RADAR SURABAYA BISNIS - Indonesia mulai memperluas pasar ekspor pupuk nasional di tengah meningkatnya permintaan dari sejumlah negara.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengungkapkan bahwa Indonesia akan mengekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai yang diproyeksikan mencapai Rp 7 triliun.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen pupuk utama, sekaligus menunjukkan surplus produksi pupuk nasional yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Menteri pertanian RI, Andi Amran Sulaiman mengatakan pengiriman pupuk akan dilakukan secara bertahap.
Baca Juga: BEI Jatim Dorong Generasi Muda Transisi dari Saving Society Menjadi Investing Society
Tahap pertama ekspor sudah resmi dilepas melalui Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, pada Kamis (14/5).
Pada pengiriman perdana tersebut, Indonesia mengekspor sekitar 47.250 ton pupuk urea dengan nilai mencapai sekitar Rp 600 miliar.
"Rencana kita akan ekspor 250 ribu ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500 ribu ton," kata Amran dalam keterangannya.
Ekspor pupuk ini dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur dengan skema kerja sama pemerintah ke pemerintah atau government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.
Baca Juga: BI Ikut Borong Emas, Cadangan Bertambah 2 Ton pada Awal 2026
Menurut Amran, Australia bukan satu-satunya negara yang mulai melirik pupuk asal Indonesia.
Sejumlah negara lain seperti India, Filipina, Brasil, hingga Bangladesh juga disebut menunjukkan minat untuk melakukan impor pupuk urea dari Indonesia.
"Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500 ribu ton dan beberapa negara lain juga berminat meminta, yaitu Filipina, Brasil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan," ungkap Amran.
Pemerintah menilai tingginya minat ekspor tersebut tidak terlepas dari pembenahan tata kelola industri pupuk nasional dalam beberapa tahun terakhir.
Berbagai kebijakan strategis mulai dari penyederhanaan distribusi hingga reformasi subsidi pupuk disebut berhasil meningkatkan efisiensi industri sekaligus memperkuat stok pupuk dalam negeri.
Pemerintah juga melakukan deregulasi besar-besaran terhadap ratusan aturan lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat proses distribusi pupuk kepada petani.
Baca Juga: Rupiah Tembus Rp 17.600! Pakar Keuangan Imbau Masyarakat Lakukan Strategi Ini Agar Tabungan Aman
Sistem distribusi yang sebelumnya dinilai panjang kini dipangkas menjadi lebih sederhana agar pupuk dapat lebih cepat diterima petani di berbagai daerah.
Selain itu, reformasi subsidi pupuk juga dilakukan dengan menghapus sejumlah komponen biaya yang dinilai tidak efisien, seperti beban bunga bank hingga pajak berlapis.
Langkah tersebut diperkirakan mampu menghemat anggaran hingga puluhan triliun rupiah sekaligus menekan biaya produksi pupuk nasional.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah menjalankan program revitalisasi industri pupuk nasional melalui sejumlah proyek strategis bernilai investasi lebih dari Rp 70 triliun.
Program modernisasi tersebut melibatkan sejumlah perusahaan pupuk nasional seperti PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.
Revitalisasi dilakukan dengan mengganti pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih modern dan efisien.
Pemerintah menyebut biaya produksi di fasilitas baru bahkan bisa lebih rendah hingga 26 persen dibandingkan pabrik lama.
Tak hanya fokus pada pupuk, pemerintah juga mulai mengembangkan proyek methanol nasional di Aceh dan Bontang guna mendukung kebutuhan biodiesel dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis industri pupuk nasional akan semakin kompetitif di pasar global sekaligus mampu menjaga ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang. (iza/han)
Editor : Hany Akasah