RADAR SURABAYA BISNIS – Pemerintah terus mematangkan langkah strategis dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mempercepat pengentasan kemiskinan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap pengembangan ekonomi kreatif sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.
Dalam keterangan resminya usai menghadap Presiden di Istana Merdeka, Selasa (12/5/2024), Muhaimin mengungkapkan rencana penambahan anggaran khusus untuk sektor ini.
Baca Juga: Beli Kartu SIM Tak Bisa Sembarangan Lagi, Wajib Registrasi Biometrik Mulai 1 Juli 2026
"Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari Rp1 triliun dan insyaAllah akan terus ditambah," ujar Muhaimin di hadapan media.
Selain dukungan dana, pemerintah akan mendorong kementerian, lembaga, hingga BUMN untuk memfasilitasi ruang bagi pelaku UMKM.
Aset-aset negara yang selama ini belum optimal akan dialihfungsikan sebagai tempat pemasaran, ruang pajang (display), hingga lokasi festival UMKM.
Langkah ini juga dibarengi dengan komitmen mempermudah akses pembiayaan. Muhaimin menegaskan bahwa skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan terus digerakkan agar lebih inklusif dan mudah dijangkau oleh pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai daerah.
Di sisi perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp508,2 triliun melalui APBN. Dana tersebut mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), serta subsidi energi yang akan diarahkan agar lebih tepat sasaran.
Guna memastikan efektivitasnya, pemerintah akan mengintegrasikan seluruh data penerima manfaat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi tumpang tindih pemberian bantuan.
Baca Juga: Terungkap Hantavirus Ada di Jatim, Satu Pasien Pernah Dirawat di RSUD dr Soetomo
"Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrem pada 2026 ini mencapai nol persen, serta menurunkan angka kemiskinan menjadi lima persen pada tahun 2029," pungkasnya.
Dengan kolaborasi lintas kementerian, langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem bisnis yang sehat bagi pelaku UMKM sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat kelas bawah.
Baca Juga: SPMB Surabaya 2026 Berubah, Jalur Prestasi Kini Pakai Nilai Rapor dan TKA
Editor : Hany Akasah