radarsurabayabisnis.id - Natalius Pigai menjenguk sejumlah siswa SD dan SMP yang masih menjalani perawatan di RSIA IBI, Rabu (13/5), setelah mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga saat ini, tercatat masih ada tujuh siswa yang menjalani perawatan, terdiri dari dua siswa SD dan lima siswa SMP.
Dalam kunjungannya, Pigai menyampaikan dirinya datang ke Surabaya mewakili Presiden Republik Indonesia untuk memastikan penanganan korban berjalan baik sekaligus mengevaluasi persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, program MBG memiliki tujuan yang sangat baik untuk mendukung kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia. Namun, kasus keracunan di Surabaya menunjukkan masih adanya kelemahan dalam manajemen pengelolaan dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca Juga: Kronologi Ratusan Siswa di 12 Sekolah Surabaya Keracunan MBG
“Tujuan MBG ini baik, semata-mata demi masa depan anak Indonesia. Karena hanya anak Indonesia yang sehat, kenyang, dan pintar yang bisa membangun Indonesia ke depan. Tapi di lapangan ternyata ada dapur SPPG yang pengelolaannya kurang profesional,” ujarnya.
Pigai menegaskan, berdasarkan hasil temuan di lapangan, kesalahan murni berasal dari pihak dapur SPPG pengelola makanan. Ia menemukan satu dapur menangani kebutuhan pangan hingga 13 sekolah sekaligus, mulai dari TK, SD, hingga SMP.
Menurutnya, beban tersebut terlalu besar dan menyebabkan pengelolaan menjadi tidak maksimal.
“Satu SPPG menangani 13 sekolah itu terlalu banyak. Akibatnya manajemennya amatir, tidak profesional, tidak cermat, tidak teliti, tidak cekatan, dan tidak disiplin,” tegasnya.
Baca Juga: Akhirnya Mulai Dicairkan, Kabar Dapur MBG Surabaya Mau Tutup Dibantah
Ia menjelaskan, secara teknis pengelolaan dapur MBG sebenarnya sudah memiliki standar yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Namun untuk kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Medan, hingga Makassar, satu dapur dinilai tidak layak melayani terlalu banyak sekolah karena jumlah siswa sangat besar.
Pigai menilai idealnya satu dapur hanya menangani sekitar tiga hingga lima sekolah agar kualitas makanan dan keamanan pangan tetap terjaga.
“Di Surabaya saja satu sekolah siswanya bisa ribuan. Jadi kalau satu dapur menangani 13 sekolah itu tidak wajar dan harus dievaluasi,” katanya.
Ia juga memastikan pengelola dapur yang terbukti lalai dan tidak profesional akan dikenai sanksi tegas, mulai dari penghentian operasional hingga masuk daftar hitam atau blacklist.
“Saya sudah sampaikan, SPPG yang tidak profesional seperti ini pasti dihentikan. Bila perlu dimasukkan daftar hitam,” ujarnya.
Pigai memastikan dapur SPPG yang bertanggung jawab atas kasus keracunan siswa di Surabaya akan dihentikan operasionalnya dan diganti dengan pengelola baru yang lebih profesional agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Editor : Hany Akasah