radarsurabayabisnis.id - kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita mulai ramai diperbincangkan publik. Namun, Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso memastikan rencana penyesuaian harga minyak goreng rakyat tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan program biodiesel B50 yang akan mulai diterapkan pada pertengahan 2026.
“Gak ada sama sekali,” tegas Budi Santoso kepada wartawan di Jakarta, Minggu (3/5).
Baca Juga: Harga Sembako Surabaya, Gresik, Sidoarjo Minggu 3 Mei 2026, Cabai dan Minyak Naik
Pernyataan itu sekaligus menjawab spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait hubungan antara kenaikan harga Minyakita dan kebijakan mandatori biodiesel 50 persen atau B50.
Menurut Budi, pembahasan penyesuaian HET Minyakita murni dipicu kenaikan harga bahan baku serta biaya produksi yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
“Harga CPO naik, biaya produksi naik. Jadi kami harus menyesuaikan semuanya,” ujarnya.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Naik 9 Hari Beruntun, Brent Hampir Tembus US$120
Mendag menjelaskan, harga crude palm oil (CPO) yang terus merangkak naik membuat perhitungan keekonomian Minyakita ikut berubah. Apalagi, HET Minyakita belum mengalami penyesuaian sejak 2024.
Meski begitu, pemerintah hingga kini masih membahas besaran kenaikan harga yang dinilai paling tepat agar tidak memberatkan masyarakat.
“Lagi kita bahas sekarang,” kata Budi singkat.
Harga Minyakita Mulai Membaik
Di tengah isu kenaikan HET, pemerintah memastikan harga dan pasokan Minyakita nasional masih dalam kondisi aman dan terkendali.
Budi menyebut harga Minyakita justru mengalami sedikit penurunan dibanding sebelumnya. Saat ini, harga minyak goreng rakyat itu berada di kisaran Rp15.800 per liter.
“Padahal sebelumnya Rp15.900-an, berarti malah bagus,” ungkapnya.
Namun demikian, pemerintah mengakui masih ada beberapa daerah yang mengalami harga lebih tinggi, terutama di wilayah timur Indonesia seperti Papua. Faktor distribusi disebut menjadi penyebab utama mahalnya harga di daerah tersebut.
“Memang ada daerah tertentu yang agak mahal misalnya di Papua karena faktor distribusi. Kami sudah minta Bulog untuk mendistribusikan ke Papua,” jelasnya.
Ia juga memastikan stok Minyakita secara nasional masih mencukupi dan tidak ada kendala pasokan.
“Gak ada masalah pasokan,” pungkas Budi.
Program B50 Mulai Berlaku Juli 2026
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sebelumnya mengumumkan pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan biodiesel B50 pada 1 Juli 2026.
Program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi beban subsidi energi.
“Sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50 mulai berlaku 1 Juli 2026,” ujar Airlangga dalam konferensi pers daring dari Jakarta.
Pemerintah menargetkan kebijakan B50 mampu menghemat subsidi energi hingga Rp48 triliun.
Dengan penegasan dari Mendag Budi Santoso, pemerintah berharap masyarakat tidak lagi mengaitkan rencana kenaikan HET Minyakita dengan kebijakan biodiesel B50. Penyesuaian harga disebut murni karena faktor ekonomi dan biaya produksi yang terus meningkat.
Editor : Hany Akasah