RADAR SURABAYA BISNIS - Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong kemajuan sektor pertanian nasional melalui alokasi anggaran besar yang disiapkan untuk para petani di berbagai daerah.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana hingga Rp 12 triliun untuk mendukung sektor pertanian.
Anggaran tersebut akan difokuskan pada pemberian bantuan berupa hibah tanaman serta pembangunan dan penguatan infrastruktur irigasi.
Baca Juga: Produksi MinyaKita Palsu Omzet Ratusan Juta Terbongkar, Isi Dikurangi hingga 30 Persen
Pada Senin (20/4), Amran mengundang sekitar 170 bupati dari berbagai wilayah Indonesia dalam sebuah pertemuan di Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan secara langsung rencana penyaluran bantuan besar tersebut kepada pemerintah daerah.
Dari total anggaran yang disiapkan, sekitar Rp 9,95 triliun akan dialokasikan untuk program hibah tanaman yang akan diberikan tanpa biaya kepada petani.
Bantuan ini mencakup berbagai komoditas unggulan, seperti tebu, kopi, kakao, mete, pala, hingga kelapa.
Baca Juga: Pasar Maling Ditutup, Jalan Wonokromo Depan DTC Surabaya Dilebarkan untuk Atasi Macet
Program ini ditargetkan menjangkau lahan seluas kurang lebih 870 ribu hektare di seluruh Indonesia.
"Kami target tahun 2026, 2027, adalah ada bantuan Bapak Presiden langsung nilainya untuk tanaman itu gratis, hibah, totalnya Rp 9,95 triliun dalam bentuk tanaman dengan olah pupuk organik diberikan secara gratis," ujar Amran di kantornya, Jakarta, Senin (20/4).
Selain bantuan tanaman, pemerintah juga mengalokasikan lebih dari Rp 3 triliun untuk pengembangan infrastruktur irigasi.
Program ini mencakup penambahan sekitar 30 ribu hektare lahan sawah baru serta penguatan sistem pengairan melalui program pompanisasi yang menyasar hingga 1,5 juta hektare lahan pertanian.
"Kami dorong anggaran kita untuk hari ini untuk irigasi Rp 3 triliun lebih. Jadi ada Rp 12 triliun. Kita bagi dan mudah-mudahan ini semua tepat waktu seperti sebelumnya," tambah Amran.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak akan membagi bantuan secara merata ke seluruh daerah.
Baca Juga: RI Siapkan Industri Bioetanol, Pertamina–Toyota Bangun Pabrik di Lampung
Penyaluran akan disesuaikan dengan potensi wilayah serta kesiapan dan respons dari pemerintah daerah masing-masing.
Amran menegaskan bahwa kepala daerah memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran program tersebut. Ia bahkan mengingatkan bahwa daerah yang tidak menunjukkan keseriusan berpotensi kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan.
“Kalau kepala daerah tidak responsif, kasihan rakyatnya. Program bisa macet dan dananya bisa ditarik kembali,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa para bupati yang hadir langsung dalam pertemuan tersebut memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh alokasi bantuan, sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung program pemerintah pusat. (iza/han)
Editor : Hany Akasah