radarsurabayabisnis.id - Rencana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan untuk pekerja swasta menuai respons dari kalangan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan secara seragam di semua sektor.
APINDO bahkan mengingatkan, jika WFH diterapkan setiap hari Jumat, kebijakan itu justru berpotensi memicu long weekend dan meningkatkan mobilitas masyarakat.
Baca Juga: Upaya Perkuat Ketahanan Energi, Menaker Imbau Perusahaan Terapkan WFH 1 Hari dalam Sepekan
Ketua Umum APINDO Shinta W Kamdani menilai kebijakan WFH satu hari seminggu harus dilakukan secara fleksibel dan menyesuaikan kondisi masing-masing perusahaan.
"Kebijakan WFH perlu memberikan ruang fleksibilitas, bukan penerapan yang diseragamkan," ujar Shinta dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
WFH 1 Hari Seminggu Dinilai Bisa Ganggu Operasional
Menurut APINDO, setiap perusahaan memiliki karakteristik operasional yang berbeda. Ada sektor yang bisa menjalankan WFH tanpa kendala, tetapi ada pula industri yang tetap membutuhkan kehadiran pekerja di kantor atau lokasi produksi.
Karena itu, keputusan menerapkan WFH dinilai sebaiknya berada di tangan masing-masing perusahaan, bukan menjadi aturan yang sama untuk seluruh sektor usaha.
APINDO menilai dunia usaha memahami tujuan pemerintah yang ingin menekan konsumsi energi dan mengantisipasi kenaikan harga energi di tengah kondisi geopolitik global.
Baca Juga: Pemerintah Pangkas Distribusi MBG Jadi 5 Hari, Efisiensi Anggaran Berpotensi Tembus Rp 20 Triliun
Namun, implementasi kebijakan tersebut dinilai harus adaptif, terukur, dan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan agar produktivitas dan aktivitas ekonomi tetap terjaga.
APINDO Khawatir WFH Hari Jumat Jadi Long Weekend
Hal paling disorot APINDO adalah potensi dampak tidak langsung jika WFH diterapkan pada hari Jumat.
Menurut Shinta, banyak pekerja bisa memanfaatkan kebijakan tersebut untuk memperpanjang libur hingga akhir pekan. Akibatnya, mobilitas masyarakat justru meningkat dan bertentangan dengan tujuan awal penghematan energi.
"WFH pada hari Jumat berpotensi memunculkan persepsi long weekend," kata Shinta.
Kata kunci seperti “WFH 1 hari seminggu”, “WFH Jumat”, dan “long weekend” diperkirakan menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung dengan pola kerja dan aktivitas sehari-hari.
Menaker Tegaskan WFH Hanya Imbauan
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa kebijakan WFH satu hari dalam sepekan bagi pekerja swasta tidak bersifat wajib.
Pemerintah hanya memberikan imbauan dan tetap menyerahkan keputusan kepada masing-masing perusahaan.
"Ya, sifatnya imbauan," ujar Yassierli.
Dengan demikian, perusahaan tetap memiliki kewenangan untuk menentukan apakah WFH perlu diterapkan atau tidak, sesuai kebutuhan operasional dan kondisi bisnis masing-masing.
Pengusaha Minta Kebijakan WFH Lebih Fleksibel
APINDO menilai pendekatan terbaik adalah memberikan kepercayaan kepada dunia usaha untuk menentukan pola kerja yang paling sesuai.
Pengusaha berharap pemerintah tidak menerapkan kebijakan WFH secara kaku karena dapat menimbulkan disrupsi operasional, mengganggu rantai pasok, hingga menurunkan produktivitas.
Di sisi lain, fleksibilitas dianggap menjadi kunci agar tujuan penghematan energi tetap tercapai tanpa mengganggu aktivitas ekonomi.
Karena itu, usulan WFH satu hari seminggu dinilai akan lebih efektif jika diterapkan secara sukarela, fleksibel, dan menyesuaikan kebutuhan tiap perusahaan.
Editor : Hany Akasah