RADAR SURABAYA BISNIS - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmennya untuk merombak kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Ia menginstruksikan seluruh jajaran agar memastikan layanan inti seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan kerja, hingga pasar kerja semakin mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Menaker dalam acara Halalbihalal Kemnaker 2026 yang digelar di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Baca Juga: Strategi Brand Jam Digital, Padukan Fitur Kesehatan dan Estetika demi Gaet Pasar GenZ dan Milenial
Menaker Yassierli menekankan bahwa kendala pada layanan publik bukan hanya persoalan teknis semata, melainkan hambatan nyata bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan negara.
Di tengah situasi ekonomi yang penuh tekanan, negara dituntut hadir melalui sistem yang andal.
“Saya menginginkan layanan tidak boleh bermasalah. Kondisi memang tidak mudah, namun saya tidak menginginkan masih ada layanan dan aplikasi yang bermasalah, yang down, serta kontak informasi yang tidak bisa dijangkau,” tegas Yassierli.
Baca Juga: Stok Pangan RI Aman di Tengah Konflik Timur Tengah, Zulhas: Jangan Panic Buying!
Menurutnya, setiap hambatan akses akan berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja dan pencari kerja yang bergantung pada program-program ketenagakerjaan.
Menaker meminta seluruh unit kerja di Kemnaker untuk membuang ego sektoral dan memperkuat koordinasi internal. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan satu layanan publik merupakan hasil kerja kolektif dari berbagai unit pendukung.
“Kita perkuat kementerian ini sebagai nice place to grow. Pascalebaran, kita perkuat kerja sama. Satu layanan didukung oleh banyak unit kerja, sehingga saya berharap hal-hal ini menjadi modal kita,” ujarnya.
Baca Juga: Iran Patok Biaya Selangit untuk Lewati Selat Hormuz, Capai Puluhan Miliar per Kapal
Selain aspek kecepatan layanan, Yassierli juga mendorong pola kerja yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan hemat energi. Langkah ini dipandang perlu guna merespons tantangan global yang terus berubah, mulai dari tekanan ekonomi hingga krisis energi di berbagai negara.
Bagi Menaker, situasi global yang tidak menentu tidak boleh menjadi alasan penurunan kualitas pelayanan. Sebaliknya, Kemnaker harus memastikan bahwa setiap masyarakat—terutama para pekerja—bisa mengakses layanan secara cepat, pasti, dan tanpa hambatan.
Baca Juga: Gairah Berwisata Masyarakat Tetap Tinggi, Berikut Daftar Provinsi dengan Perjalanan Wisnus Terbanyak
Dengan semangat baru di bulan Syawal ini, Kemnaker diharapkan mampu bertransformasi menjadi institusi yang lebih modern, inklusif, dan menjadi solusi nyata bagi tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. (han)
Editor : Hany Akasah