RADAR SURABAYA BISNIS – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti) tengah serius mengkaji penggunaan kompor listrik sebagai solusi strategis untuk menekan angka impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Langkah ini diambil sebagai respons atas arahan Presiden guna memperkuat efisiensi energi nasional di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia.
Menteri Pendidikan Tinggi, Brian Yuliarto, menyatakan bahwa kajian tersebut melibatkan kolaborasi luas antara perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS), serta para pakar lintas disiplin.
Baca Juga: Lebaran Tenang, Cek Daftar 10 Bahan Pokok yang Surplus Besar Tahun Ini
Fokus utama kajian adalah mencari formula implementasi yang cepat dan efektif bagi masyarakat.
“Iya, kompor listrik termasuk yang diminta kita mengkaji. Kita diminta mencari langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak dunia,” ujar Brian di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026).
Baca Juga: Emas Antam Terjun Lagi Hari Ini, Tren Pelemahan Masih Berlanjut
Dorong Percepatan Elektrifikasi
Selain kompor listrik, Brian menekankan bahwa pemerintah juga mendorong percepatan program elektrifikasi lainnya secara masif.
Hal ini mencakup transisi kendaraan listrik serta penggantian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke energi baru terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Langkah transformasi ini dinilai bukan hanya soal teknologi, melainkan strategi ekonomi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor.
Baca Juga: Cuaca Surabaya Hari Ini Jumat, 20 Maret: Siang Terik, Sore Hujan Lebat di Wilayah Ini
Potensi Penghematan Fantastis
Berdasarkan data awal, potensi penghematan dari langkah elektrifikasi ini diprediksi mencapai angka yang sangat signifikan. Brian menyebutkan, dari sisi penggantian PLTD saja, negara diperkirakan dapat menghemat biaya hingga Rp25 triliun.
“Belum lagi kalau motor listrik dan kompor listrik ini diganti, itu juga sangat besar (penghematannya),” tambahnya.
Pemerintah menargetkan hasil kajian kom komplit ini akan rampung dalam waktu dekat. Rekomendasi kebijakan diharapkan sudah dapat diberikan pada April 2026 untuk segera diimplementasikan guna menghadapi krisis energi global.
Baca Juga: KAI Services Buka Lowongan MEP Maret 2026, Cek Jadwal Lengkapnya!
Editor : Hany Akasah