radarsurabayabisnis.id - Progres pemulihan dapur dalam program makan bergizi gratis (MBG) di Jawa Timur mulai menunjukkan hasil signifikan. Dari ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat dihentikan operasionalnya, kini sebagian besar telah kembali berjalan.
Data terbaru menunjukkan, dari total 778 dapur SPPG di Jawa Timur yang sebelumnya disuspend, kini hanya tersisa 213 unit yang masih belum beroperasi. Perkembangan ini menjadi sorotan karena Jawa Timur sempat menjadi wilayah dengan jumlah penghentian dapur terbanyak di Pulau Jawa.
Baca Juga: Pemerintah Ambil Alih Kelola Lahan Sawah di 12 Provinsi, Dorong Kepastian Investasi Pangan
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengungkapkan bahwa mayoritas dapur sudah kembali aktif setelah melalui proses verifikasi dan validasi ulang.
“Jumlah SPPG di Jawa Timur yang masih dihentikan sementara kini tinggal 213 unit,” ujarnya di Surabaya, Selasa (17/3).
Sebelumnya, penghentian operasional dilakukan oleh Badan Gizi Nasional terhadap dapur-dapur yang belum memenuhi standar dasar operasional.
Baca Juga: Wajib Tahu! Ini Rahasia Masak Opor Ayam dan Rendang Agar Empuk & Tidak Cepat Basi
Dalam catatan awal, dari total 1.512 dapur SPPG di Pulau Jawa yang dihentikan sementara, Jawa Timur menyumbang angka tertinggi dengan 788 unit. Disusul Jawa Barat 350 unit, Yogyakarta 208 unit, Banten 62 unit, DKI Jakarta 50 unit, dan Jawa Tengah 54 unit.
Evaluasi ulang difokuskan pada sejumlah aspek penting yang menjadi perhatian utama. Mulai dari kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga fasilitas penunjang bagi tenaga pengelola dapur.
Emil menegaskan, pemerintah daerah terus mempercepat proses perbaikan dengan tetap menjaga kualitas pelaksanaan program.
“Program MBG harus tetap berjalan, tetapi aspek kesehatan, higienitas, dan tata kelola dapur juga harus dijaga,” tegasnya.
Tak hanya itu, berbagai keluhan dari lapangan juga terus disampaikan ke pemerintah pusat. Mulai dari kualitas makanan, variasi menu, hingga dugaan kasus keracunan makanan dan ketidaksesuaian harga dengan kualitas.
Melalui koordinasi intensif, pemerintah berharap seluruh kendala dapat segera dituntaskan agar operasional dapur MBG di Jawa Timur kembali normal sepenuhnya.
Langkah evaluasi ini diharapkan tidak hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga meningkatkan standar layanan agar program makan bergizi gratis benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Editor : Hany Akasah