RADAR SURABAYA BISNIS - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengamini pemangkasan produksi bijih nikel tahun ini bakal membuat pabrik pemurnian atau smelter nikel kekurangan bahan baku.
Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno membenarkan kebutuhan bijih nikel untuk smelter di Tanah Air mencapai sekitar 310 juta ton.
Adapun, rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang disetujui pada tahun ini antara 260 juta hingga 270 juta ton bijih nikel.
Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan kuota produksi yang disetujui dalam RKAB 2025, yakni 379 juta ton.
Tri mengatakan, kekurangan pasokan bijih nikel itu bisa ditutupi dengan impor dari Filipina.
Namun, impor nikel tetap harus dilakukan dengan izin dari kementerian/lembaga terkait.
"Ya (izin) perlulah pasti. Tapi selama ini kan sudah ada kan. Impor kan selalu ada, sekitar 15 juta hingga 20 juta ton (per tahun)," tutur Tri di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (3/3) malam.
Tri menjelaskan, selain untuk menjaga harga, pemangkasan produksi nikel tahun ini juga dilakukan demi memelihara cadangan.
Dia menyebut, saat ini cadangan nikel Indonesia berada di level 5 miliar ton.
Menurutnya, jika nikel dikeruk secara masif, cadangan tersebut tidak akan bertahan sampai 20 tahun.
Oleh karena itu, produksi harus dikontrol sembari mencari cadangan baru.
"Nah, ini sambil mencari cadangan baru, kita juga ngerem, dan kita kebetulan 65 persen cadangan dunia kan kita. Produksi dunia itu dari kita," ucap Tri.
Dia menambahkan bahwa produksi yang tak dikontrol malah menciptakan oversupply.
Tri mencontohkan, pada 2025 saja, terjadi oversupply sekitar 250.000 ton.
"Jadi kita berusaha untuk ke sana. Mudah-mudahan kita dari sisi cadangan kita relatif kuat nantinya dengan penemuan cadangan baru misalnya. Terus kemudian dari sisi umur ketahanan cadangan juga bagus," jelas Tri. (nis/opi)
Editor : Nofilawati Anisa