radarsurabayabisnis.id - Isu “Menu selama ramadan buruk 17 SPPG di Jatim di Suspend” menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi disuspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena dinilai tidak memenuhi standar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan 2026.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut sudah diumumkan secara resmi oleh BGN. Ia menyebut langkah ini diambil sebagai bentuk pengawasan ketat agar kualitas makanan yang diterima siswa tetap terjaga.
“Yang 17 itu sudah diumumkan BGN, sekarang masih ada lagi yang dievaluasi dan dipantau, totalnya juga sama sekitar 17,” kata Emil, Rabu (4/3).
Ada 17 SPPG Lainnya Dalam Pengawasan Ketat
Selain 17 SPPG yang telah disuspend, Emil menjelaskan terdapat sekitar 17 SPPG lainnya yang kini dalam tahap pemantauan dan evaluasi oleh Satuan Tugas BGN. Tim Satgas turun langsung ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan MBG selama Ramadan berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, BGN telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan MBG Bulan Ramadan yang memuat panduan teknis secara rinci, termasuk jenis menu yang direkomendasikan serta makanan yang harus dihindari. Penekanan utama adalah mencegah penyajian makanan yang berisiko cepat basi atau mengalami penurunan kualitas dalam waktu singkat.
Emil menegaskan, pengelola SPPG harus benar-benar mengikuti pedoman tersebut. Ia mencontohkan, jika menyediakan buah, maka harus dipastikan kesegarannya terjaga dan tidak dalam kondisi yang sudah menurun kualitasnya saat diterima siswa.
Sebaran 17 SPPG yang Disuspend di Jawa Timur
Tujuh belas SPPG yang disuspend tersebar di sejumlah daerah di Jawa Timur. Empat berada di Sumenep, tiga di Jember, serta tiga lainnya di Banyuwangi.
Dua SPPG masing-masing berada di Ngawi dan Bojonegoro. Sementara itu, masing-masing satu SPPG terdapat di Nganjuk, Situbondo, dan Madiun.
Namun, Emil menyebut satu SPPG di Nganjuk, yakni SPPG Cangkriman, sebenarnya tidak melakukan pelanggaran dan akan dilakukan peninjauan ulang untuk memastikan kesesuaian data di lapangan.
Skema Distribusi MBG Ramadan Sudah Ditetapkan
Lebih lanjut, Emil menjelaskan bahwa mekanisme distribusi MBG selama Ramadan telah diatur secara sistematis oleh BGN. Salah satunya melalui penggunaan tas makanan yang diterima siswa dan wajib dikembalikan ke sekolah keesokan harinya untuk diisi kembali sesuai jadwal distribusi.
Skema ini dirancang agar pengawasan kualitas makanan lebih terkontrol sekaligus memastikan distribusi berjalan tertib selama bulan suci Ramadan.
SPPG Masih Bisa Beroperasi Jika Lolos Evaluasi
Meski disuspend, SPPG yang terdampak masih memiliki peluang untuk kembali beroperasi. Emil menegaskan bahwa pengelola harus melakukan evaluasi menyeluruh dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan BGN.
“Bisa, asal ada pembenahan menyeluruh, dan ada quality control dari BGN yang memantau,” pungkasnya.
Kasus “Menu selama ramadan buruk 17 SPPG di Jatim di Suspend” ini menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara MBG agar disiplin mematuhi standar keamanan dan kualitas pangan, khususnya selama Ramadan, demi menjaga kesehatan ribuan siswa penerima manfaat di Jawa Timur.
Editor : Hany Akasah