RADAR SURABAYA BISNIS – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi bukan sekadar pilihan, melainkan syarat mutlak bagi Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara maju pada tahun 2045.
Dalam kuliah umum yang digelar di Jakarta, Kamis (12/2), Bahlil menyebut hilirisasi sebagai "anak tangga" utama untuk melepaskan diri dari kutukan sumber daya alam.
Menurut Bahlil, sejarah membuktikan tidak ada negara kaya sumber daya alam yang bisa maju tanpa melalui proses industrialisasi.
Ia mencontohkan Inggris di abad ke-16 dengan industri tekstilnya, serta Amerika Serikat di abad ke-19 yang sempat menerapkan tarif impor hingga 45 persen demi melindungi industri dalam negeri.
"Dalam teori ekonomi, tidak ada satu pun negara yang memiliki sumber daya alam melimpah bisa menjadi negara maju tanpa industrialisasi dan hilirisasi. Gak ada itu," tegas Bahlil.
Dampak Nyata pada Ekonomi Nasional
Keberhasilan hilirisasi telah terbukti pada komoditas nikel. Bahlil memaparkan data signifikan: pada tahun 2017, nilai ekspor produk turunan nikel hanya berada di angka USD 3,3 miliar.
Namun, setelah kebijakan larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2020, nilai ekspor melonjak drastis hingga mencapai USD 33,9 miliar.
Langkah ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas hingga 10 persen, tetapi juga diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga menyentuh angka 8 persen.
Hilirisasi yang Berkeadilan
Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa pelaksanaan hilirisasi di masa depan harus mengedepankan prinsip keadilan. Hal ini melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah, investor, pengusaha lokal, hingga masyarakat sekitar.
"Hilirisasi itu harus berkeadilan. Adil bagi pengusaha lokal, masyarakat, pemerintah, dan investor. Kolaborasi ini yang akan membawa kita pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata," pungkasnya.
Dengan strategi ini, pemerintah optimistis Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) dan sejajar dengan kekuatan ekonomi global seperti Tiongkok dan Finlandia yang juga sukses lewat kebijakan proteksi industri domestik.
Editor : Hany Akasah