RADAR SURABAYA BISNIS – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan pemerintah akan segera menerbitkan regulasi Harga Pokok Minimum (HPM) untuk komoditas timah.
Langkah strategis ini diambil guna menjaga stabilitas harga bijih timah di tingkat masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Pengumuman ini disampaikan Bahlil dalam kunjungan kerjanya ke Pangkalpinang pada Minggu (25/1/2026).
Menurutnya, penetapan HPM sangat krusial agar harga timah rakyat tidak sepenuhnya terombang-ambing oleh fluktuasi pasar global yang tidak menentu.
Bahlil menegaskan bahwa regulasi ini dirancang untuk menciptakan ekosistem pertambangan yang sehat dan berkeadilan. Ia menekankan pentingnya keseimbangan keuntungan antara pelaku usaha besar dan penambang rakyat.
"Regulasi HPM untuk timah ini untuk menjaga harga bijih timah rakyat, agar para pengusahanya bagus tetapi masyarakat penambang juga bagus. Jangan pengusahanya dibuat baik tetapi rakyat tidak baik, ini tidak boleh," tegas Bahlil.
Selain perlindungan harga, aturan ini juga berfungsi sebagai upaya pemerintah untuk menekan praktik "jual murah" yang selama ini berpotensi merugikan negara dan menurunkan daya saing komoditas timah Indonesia di pasar internasional.
Untuk mempercepat pemberlakuan aturan ini, Kementerian ESDM telah menjalin koordinasi intensif dengan Komisi XII DPR RI.
Bahlil menyebutkan telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Komisi XII, Bambang Patijaya.
"Saya sudah berkoordinasi dengan Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya untuk segera mengeluarkan regulasi HPM timah ini, agar harga timah rakyat selalu terjaga dengan baik dan juga mendorong investasi sektor pengolahan timah di daerah ini," jelasnya.
Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa pertumbuhan investasi di sektor pertambangan harus dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat lokal.
Ia menginginkan adanya korelasi positif antara masuknya modal dengan peningkatan kesejahteraan warga di Bangka Belitung.
"Investasi ini harus tumbuh bersama-sama rakyat. Investasi tumbuh maka ekonomi masyarakat juga harus tumbuh," pungkas Bahlil.
Dengan rencana adanya HPM Timah, diharapakan kedepan akan terbentuk kepastian hukum dan harga di sektor pertambangan semakin kuat, sekaligus memperkuat posisi Bangka Belitung sebagai provinsi penghasil timah utama yang memiliki tata kelola regulasi yang lebih rapi dan transparan.
Editor : Hany Akasah