RADAR SURABAYA BISNIS – Indonesia resmi memperkuat posisi tawarnya di panggung ekonomi global. Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Luar Negeri berhasil mengamankan 10 posisi strategis di berbagai organisasi internasional.
Langkah ini dinilai bukan sekadar pencapaian politik, melainkan investasi strategis untuk mengamankan kepentingan bisnis nasional dan penetapan standar (rule-setting) perdagangan dunia.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti kepercayaan dunia terhadap Indonesia.
"Ini bukan sekadar angka, tapi soal pengaruh dan dampak nyata bagi kepentingan nasional di lapangan," ujarnya dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta, Rabu (14/1).
Mengapa Ini Penting bagi Pelaku Usaha?
Dengan terlibatnya Indonesia ke dalam banyak organisasi internasional, maka secara langsung akan memengaruhi kebijakan yang banyak berdampak pada arus jasa dan barang. Berikut adalah tiga dampak utama bagi sektor bisnis nasional:
1. Efisiensi Logistik dan E-commerce (IMO & UPU)
Dengan mengamankan posisi di International Maritime Organization (IMO) dan Universal Postal Union (UPU), Indonesia memiliki suara dalam menentukan standar keselamatan pelayaran dan konektivitas pos dunia.
Hal ini berdampak langsung pada penurunan hambatan logistik bagi eksportir dan peningkatan efisiensi pengiriman untuk pelaku UMKM dan sektor e-commerce lintas negara.
2. Standar Produktivitas dan Teknologi (APO & CEPI)
Jabatan Sekretaris Jenderal di Asian Productivity Organization (APO) memberikan celah bagi Indonesia untuk mendorong agenda peningkatan produktivitas industri manufaktur.
Sementara keanggotaan di Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) membuka peluang kerja sama strategis di sektor bioteknologi dan kesehatan.
3. Reputasi Transparansi (UN Board of Auditors)
Terpilihnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai anggota Dewan Auditor PBB periode 2026-2032 meningkatkan kredibilitas tata kelola institusi Indonesia di mata investor global. Transparansi yang diakui dunia internasional adalah sinyal positif bagi iklim investasi asing (FDI).
Berikut 10 organisasi Internasional yang diduduki RI, lengkap dengan periode Jabatannya:
1. Board Member untuk Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI): Periode 2025-2028
2. Executive Board untuk United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat): Periode 2025-2029
3. Executive Council untuk Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) UNESCO: Periode 2025-2027
4. Secretary General untuk Asian Productivity Organization (APO): Periode 2025-2028
5. Council of Administration untuk Universal Postal Union (UPU): Periode 2025-2029
6. Postal Operations Council untuk Universal Postal Union (UPU): Periode 2025-2029
7. United Nations Board of Auditors (UNBOA): Periode 2026-2032
8. United Nations Committee for Programme and Coordination (CPC): Periode 2026-2028
9. IMO Council untuk Category C (International Maritime Organization): Periode 2026-2027
10. Executive Council untuk Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW): Periode 2026-2028
Menjaga Keseimbangan di Tengah Rivalitas Global
Di luar pencapaian kursi organisasi, Menlu Sugiono menekankan strategi diplomasi ekonomi yang tetap "bebas-aktif". Indonesia tidak akan terjebak dalam polarisasi kekuatan besar, melainkan memposisikan diri sebagai jembatan ekonomi.
"Indonesia aktif di BRICS, G20, APEC, hingga proses menuju keanggotaan OECD. Ini adalah diversifikasi strategis agar ketahanan ekonomi nasional tidak bergantung pada satu kutub saja," jelas Sugiono.
Selain itu, fokus pada keketuaan D-8 periode 2026-2027 akan diarahkan pada agenda yang sangat teknis yakni perdagangan intra-negara anggota, ketahanan pangan, energi, serta ekonomi biru (blue economy).
Dengan deretan posisi kunci ini, tahun 2026 diprediksi akan menjadi momentum bagi sektor swasta Indonesia untuk lebih berani melakukan ekspansi global, didukung oleh payung diplomasi yang kuat dari pemerintah.
Editor : Hany Akasah