RADAR SURABAYA BISNIS - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menekankan bahwa pemerintah akan menyetop impor solar mulai 2026.
Kebijakan ini termasuk menyasar badan usaha (BU) stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, seperti Shell, BP, hingga Vivo.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, rencana tersebut seiring dengan surplusnya produksi solar di dalam negeri.
Oleh karena itu, pembelian solar atau gasoil SPBU swasta bisa memanfaatkan hasil produksi di dalam negeri.
"Sebenarnya yang dimaksud dengan penghentian impor itu ya termasuk swasta. Jadi artinya kita tidak impor lagi, swasta kalau mau beli silakan beli yang ada di dalam produk dari kilang dalam negeri," tutur Laode, Minggu (21/12).
Adapun wacana penghentian impor solar pada 2026 itu tak lepas dari Indonesia yang diproyeksi surplus solar hingga 4 juta kiloliter (kl).
Surplus solar dipicu oleh implementasi mandatory biodiesel 50 persen atau B50 pada tahun depan.
Selain itu, juga seiring dengan beroperasinya Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur.
Proyek yang dioperasikan PT Kilang Pertamina Balikpapan ini akan menambah kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 100.000 barel per hari (bph) menjadi 360.000 bph.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Energi & Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, impor solar telah berkurang sejalan dengan penerapan biodiesel 40 tahun ini dan akan berlanjut pada 2026.
"Maka yang selama ini kita masih ada impor solar untuk campurannya itu, itu sudah bisa kita surplus, bahkan capai 4 juta kiloliter," kata Elen dalam BIG Conference 2025, belum lama ini.
Hal ini juga seiring dengan kebijakan transisi energi lewat pengembangan bahan bakar nabati.
Dalam paparannya disebutkan bahwa porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) sektor bioenergi sebesar 14,1 persen dari target 23 persen tahun ini, dimana pemanfaatan biodisel domestik sebesar 13,5 juta kiloliter telah melampaui target RUEN sebesar 12,5 juta kl.
Adapun, Kementerian ESDM tengah memulai uji jalan program bahan bakar nabati B50 pada awal Desember 2025.
Langkah ini menjadi tahap lanjutan setelah uji laboratorium menunjukkan kinerja mesin dan filter kendaraan tetap optimal, sebagaimana transisi dari B30 ke B40.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyampaikan, uji jalan tersebut akan menggunakan dua jenis bahan bakar.
"Uji jalan B50 akan menggunakan dua jenis solar yakni solar konvensional dengan kandungan sulfur 2.000 ppm dan solar standar Euro 4 dengan sulfur 50 ppm," kata Eniya.
Indonesia kini menjadi pengguna biodiesel terbesar di dunia.
Produksi meningkat dari 8,4 juta kiloliter pada 2020 menjadi lebih dari 13 juta kiloliter pada 2025, dengan target implementasi B50 pada 2030.
Program mandatori biodiesel disebut telah menghemat devisa sekitar USD 10,6 miliar per tahun, menciptakan lebih dari 41.000 lapangan kerja, dan menekan emisi CO₂ sekitar 15,6 juta ton sepanjang 2025. (nis/opi)
Editor : Nofilawati Anisa