RADAR SURABAYA BISNIS - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menarik minat investasi dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan senilai Rp 1,6 triliun dalam Investment and Business Matching, yang menjadi rangkaian peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas), baru-baru ini.
Nilai tersebut terungkap setelah one on one meeting yang melibatkan para investor dalam dan luar negeri selama berlangsungnya kegiatan.
Plt. Dirjen Penguatan Daya Siang Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud mengungkapkan pada forum ini, KKP menawarkan 36 proyek senilai Rp 3,02 triliun.
Di antaranya pembangunan industri pengolahan ikan tuna, udang, serta logistik rantai dingin di Kabupaten Cilacap.
Kemudian pembangunan pabrik garam industri oleh di Kabupaten Jeneponto, pembangunan fasilitas pengolahan hasil perikanan dan pusat logistik rantai dingin oleh di Kawasan Industri Bolok - NTT serta pembangunan pabrik pengolahan rumput laut berbasis nori di Jawa Barat.
"Kami fasilitasi pelaku usaha untuk one on one meeting, dan alhamdulillah terjaring minat investasi dan kemitraan senilai dari Rp 1,6 triliun, sekitar 50 persen dari potensi investasi yang ditawarkan di forum," kata Machmud melalui keterangan tertulisnya, Rabu (3/12).
Machmud memastikan KKP menyiapkan sejumlah program unggulan guna mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo.
Khususnya dalam mendorong swasembada pangan serta kemandirian bangsa melalui ekonomi biru.
Menurutnya, kebijakan ekonomi biru menjadi pilar ekonomi berkelanjutan, baik keberlanjutan sumber daya perikanan maupun keberlanjutan usaha.
Usai kegiatan, Machmud menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang berminat berinvestasi guna mendukung pencapaian target investasi kelautan dan perikanan tahun 2025 sebesar Rp 13,11 triliun.
"Saya juga meminta jajaran untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang menjadi tujuan rencana investasi," jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Machmud berharap kesepakatan bisnis dan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia semakin berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target yang telah ditetapkan.
Machmud memastikan komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan perizinan, insentif, keamanan dan kestabilan iklim politik, konektivitas, hingga sumber daya manusia terampil sebagai tenaga kerja.
Hal ini ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ditandatangani Presiden Prabowo pada pertengahan tahun ini.
"Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kemudahan, karenanya kami mengajak pelaku usaha untuk menjadi bagian dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan turut berinvestasi pada program-program tersebut," katanya. (nis/opi)
Editor : Nofilawati Anisa