“Program biodiesel kita merupakan salah satu yang terbesar di dunia dalam hal penggunaan bahan bakar nabati, dan pemerintah akan mulai menerapkan biofueling tahun depan, pada semester kedua.”
Airlangga Hartarto
Menko Bidang Perekonomian
RADAR SURABAYA BISNIS - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan Indonesia akan mulai mengimplementasikan biofuel atau program bahan bakar ramah lingkungan berbasis nabati pada semester II/2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan hilirisasi sawit dengan mendorong pemanfaatan energi terbarukan berbasis minyak kelapa sawit.
Pasalnya, dia menyampaikan hilirisasi menjadi kunci utama dalam memperkuat industri nasional.
“Program biodiesel kita merupakan salah satu yang terbesar di dunia dalam hal penggunaan bahan bakar nabati, dan pemerintah akan mulai menerapkan biofueling tahun depan, pada semester kedua,” kata Airlangga dalam 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).
Menurut Airlangga, minyak kelapa sawit tetap menjadi salah satu pilar ekonomi terpenting Indonesia.
Sepanjang Januari–September 2025, ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 28,55 juta ton, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
“India dan China terus menjadi pembeli terbesar, sementara Jepang dan Selandia Baru menjadi pasar yang berkembang untuk produk non-minyak,” ujarnya.
Airlangga menuturkan, harga rata-rata minyak sawit mentah (CPO) dan minyak sawit segar masih bertahan di kisaran Rp 3.000 per kilogram.
Menurutnya, harga tersebut memberikan dampak positif bagi produsen kecil di sektor perkebunan.
Adapun untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan industri, Airlangga menyampaikan pemerintah juga memperkuat implementasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) agar produksi sawit nasional selaras dengan standar lingkungan global.
Dalam hal ini, pemerintah tengah menyiapkan sistem informasi ISPO yang menghubungkan data kualifikasi, sertifikasi, dan perdagangan.
“Nantinya, sistem ini meningkatkan transparansi dan memungkinkan pelacakan produk secara real-time,” ujarnya.
Selain itu, sambung dia, pemerintah menargetkan penggunaan limbah sawit untuk irigasi berkelanjutan dan bahan bakar alternatif.
“Emisi gas rumah kaca kita telah berkurang sekitar 41,46 juta ton CO₂ ekuivalen. Kami juga sedang mempersiapkan pemanfaatan limbah sawit untuk irigasi berkelanjutan dan bahan bakar, dan diharapkan dalam dua hingga tiga tahun ke depan produk ini dapat terealisasi,” terangnya.
Menurut Airlangga, Indonesia boleh berhenti hanya pada ekspor bahan mentah, melainkan juga harus melakukan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah.
“Kami ingin meningkatkan produksi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan memperkuat industri nasional,” tambahnya.
Seperti diketahui, pemerintah akan meningkatkan campuran biofuel dari B40 menjadi B50, sehingga membutuhkan lahan sawit.
Adapun saat ini, pemerintah tengah mengkaji cara menambah pasokan sawit.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Indonesia membutuhkan satu juta lahan hektare tebu baru untuk pencampuran E10 pada bahan bakar minyak (BBM) bensinseiring dengan rencana pemerintah yang akan menghentikan impor BBM jenis solar pada 2026.
“Kalau tambah 10 persen saja, maka kita perlu sejuta kebun tebu. Dan di mana tanah nanti untuk metanol akan ditanam orang singkong? Nggak akan ada lagi tanah kosong,” Kata Zulhas dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Menurut Zulhas, kebijakan pemerintah dalam mencampur BBM dengan E10 akan menguntungkan para petani singkong.
Dia memperkirakan, potensi keuntungan dari menanam singkong adalah sebesar Rp 80 juta per tahun untuk 1 hektare. (nis/opi)
Editor : Nofilawati Anisa