RADAR SURABAYA BISNIS - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp 220 triliun per 23 Oktober 2025.
Dana tersebut telah diterima oleh 3,75 juta debitur. Program ini diprioritaskan untuk UMKM di sektor produktif agar menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar.
Mengutip kajian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), setiap pengusaha penerima KUR rata-rata mempekerjakan dua sampai tiga orang tenaga kerja.
Dengan demikian, sebanyak 3,75 juta debitur KUR tahun ini telah memberikan lapangan pekerjaan bagi sekitar 11 juta tenaga kerja.
“Penyaluran Rp220 triliun KUR dari Januari hingga Oktober 2025 telah menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 11 juta orang,” kata Menteri Maman Abdurrahman dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (29/10/2025).
Dia mengatakan realisasi KUR ke sektor produksi telah mencapai 60,7 persen.
Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Pihaknya yakin realisasi KUR untuk sektor produksi akan menyentuh 62 persen di akhir tahun 2025.
“Kami optimistis angka tersebut akan menembus 61 hingga 62 persen pada akhir Desember 2025,” terang Maman.
Sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat daya saing UMKM, Maman menegaskan, Kementerian UMKM akan segera meluncurkan platform Sistem Aplikasi Pelayanan atau disebut SAPA UMKM dan Kartu Usaha.
SAPA UMKM dirancang sebagai platform terintegrasi yang menghubungkan berbagai program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM, baik dari pemerintah maupun non pemerintah.
Melalui SAPA UMKM, para pengusaha yang telah terdaftar akan memperoleh Kartu Usaha, yang memungkinkan mereka menerima berbagai fasilitas dan insentif guna memperkuat usaha dan meningkatkan produktivitas.
“Kementerian UMKM juga melaksanakan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro, yang menjadi wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam memberikan legalitas dan sertifikasi kepada pengusaha mikro,” lanjutnya.
Di sisi lain, pemerintah terus mendorong alokasi 30 persen infrastruktur publik sebagai area komersial bagi UMKM.
Hingga kini, sebanyak 392 unit infrastruktur publik meliputi bandara, terminal, pelabuhan, dan stasiun telah ditempati oleh sekitar 6.400 UMKM. (inv/opi)
Editor : Nofilawati Anisa