RADAR SURABAYA BISNIS - Pupuk menjadi salah satu komponen pertanian yang terus mendapatkan perhatian pemerintah.
Mengingat pupuk bisa membantu pertanian nasional mewujudkan swasembada pangan seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jawa Timur mencatat bahwa jumlah penyaluran pupuk subsidi di Jatim mencapai 1.378.437 ton lebih atau 67,12 persen.
"Jumlah e RDKK atau yang mengajukan pupuk secara online sebanyak 3.007.078 NIK, namun alokasi pupuk subsidi yang diberikan pemerintah 2.053.650 ton. Dengan serapan tersebut maka sisa pupuk yang belum tersalur hingga saat ini sebanyak 675.212,3 ton," ujar Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Heru Suseno, Minggu (26/10/2025).
Hal senada juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Menteri yang akrab disapa Zulhas mengatakan, saat ini realisasi penyerapan juga masih belum 100 persen.
Di gudang untuk Jatim jatah pupuk adalah 2 juta ton, dan baru tertebus 1,5 juta ton pupuk bersubsidi.
Zulhas memastikan pasokan pupuk di Jawa Timur dalam kondisi aman dan harganya lebih terjangkau.
“Stok di gudang sangat cukup. Bahkan sebelum masa tanam dimulai, pupuk sudah tersedia. Anggaran subsidi juga tetap disiapkan oleh pemerintah,” ujar Zulhas.
Zulhas menambahkan, penurunan harga pupuk hingga 20 persen merupakan hasil kerja sama antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian.
Ia menyebut sinergi tersebut sebagai bentuk kerja super team yang berorientasi pada kesejahteraan petani.
“Sekarang harga pupuk justru turun, tidak seperti dulu yang terus naik. Ini hasil arahan langsung Presiden Prabowo dan dukungan Menteri Pertanian,” ungkapnya.
Zulhas merinci sejumlah penyesuaian harga pupuk bersubsidi: Urea turun dari Rp 2.250 menjadi Rp 1.800 per kilogram, NPK dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840, NPK Kakao dari Rp 3.300 menjadi Rp 2.640, ZA dari Rp 1.700 menjadi Rp 1.360, dan pupuk organik dari Rp 800 menjadi Rp 640 per kilogram.
“Alhamdulillah harga pupuk turun, gabah juga naik. Tapi jatah pupuknya masih terbatas. Kami berharap bisa lebih longgar supaya lahan yang butuh banyak pupuk tidak kekurangan,” ujar Khoirul Suhadi, salah satu petani.
Menanggapi hal itu, Zulhas menegaskan, pemerintah akan terus memantau distribusi pupuk agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Pupuk harus sampai ke petani langsung, bukan ke tangan makelar,” tegasnya.
Dengan turunnya harga dan terjaminnya pasokan, pemerintah berharap produktivitas pertanian meningkat dan ketahanan pangan nasional semakin kuat sebagai bagian dari agenda besar menuju Indonesia Emas 2045. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa