RADAR SURABAYA BISNIS - Gelombang kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, khususnya di Jawa Timur.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menilai bahwa meski situasi berangsur pulih, efek psikologis terhadap konsumen dan investor masih terasa.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok lebih dari 2 persen pada 29 Agustus 2028, sementara rupiah melemah mendekati Rp 16.475 per dolar AS (USD).
Bank Indonesia pun melakukan intervensi ganda di pasar valas dan Surat Berharga Negara (SBN) untuk meredam tekanan.
Pemerintah memperkirakan kerugian infrastruktur akibat kerusuhan mencapai Rp 900 miliar, dengan kerusakan terbesar terjadi di Jawa Timur.
Kebakaran Gedung Negara Grahadi di Surabaya dan perusakan kantor DPRD Kediri diperkirakan menyebabkan kerugian hingga Rp 500 miliar.
Meski fundamental manufaktur masih relatif kuat, Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia hanya menunjukkan ekspansi tipis di level 51,5 pada Agustus 2025.
Kondisi ini menggambarkan adanya “hiccup” atau gangguan singkat yang bisa menghambat momentum pemulihan industri.
Adik menegaskan, dampak paling signifikan dari kerusuhan adalah pada sisi kepercayaan.
“Kepercayaan dunia internasional terhadap investasi di Indonesia jelas terdampak. Investor, baik dari dalam maupun luar negeri, masih menunggu kepastian stabilitas politik dan keamanan,” ujarnya.
Kadin Jatim optimistis, pengalaman ini akan mendorong pemerintah, DPR, dan aparat keamanan untuk melakukan perubahan signifikan dalam tata kelola sosial dan politik.
“Sudah ada komitmen dari pemerintah dan DPR untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa. Tinggal bagaimana eksekusinya,” katanya.
Dalam menghadapi potensi kerusuhan serupa, Kadin telah menyiapkan strategi mitigasi.
Pada tahap awal (0–72 jam), Kadin mendorong koordinasi lintas pihak untuk melindungi koridor logistik vital, terutama di jalur industri Sidoarjo–Gresik–Surabaya.
Langkah ini dinilai penting agar distribusi pangan, obat, dan BBM tidak terganggu.
Selain itu, pelaku usaha juga diminta menyesuaikan jam operasional dan memanfaatkan kanal digital untuk menjaga transaksi.
Skema kerja dari rumah (WFH) selektif juga disarankan guna meminimalisasi risiko saat aksi berlangsung.
Dalam jangka menengah (1–4 minggu), Kadin mengusulkan percepatan perbaikan fasilitas publik yang rusak serta pemberian insentif bisnis, seperti relaksasi retribusi daerah dan percepatan izin operasional sementara.
Upaya ini diyakini bisa menggerakkan kembali permintaan domestik, khususnya bagi UMKM.
Forum ini diharapkan bisa meredakan ketegangan sosial sekaligus memperkuat fondasi kepercayaan publik.
Harapan terbesar Kadin Jatim kini adalah pemulihan kepercayaan, baik dari masyarakat maupun investor global.
“Aspirasi harus tersalurkan tanpa mengorbankan keselamatan publik dan keberlangsungan usaha. Jika konsumsi pulih, lapangan kerja terjaga, dan investasi aman, ekonomi kita bisa kembali bangkit lebih cepat,” pungkas Adik. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa