RADAR SURABAYA BISNIS - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, harga beras turun di 32 provinsi menyusul digalakkannya distribusi beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) ke masyarakat.
“Menurut pemantauan dari satgas, di 32 provinsi sudah turun (harga). Ini pantauan dari satgas,” ucap Amran dalam acara Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Sabtu (30/8/2025).
Pernyataan tersebut terkait harga beras yang merangkak naik sejak Juni dan berada di puncaknya pada Agustus.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), dari rata-rata nasional senilai Rp 15.595 per kg pada Mei, naik menjadi Rp 15.747 per kg pada Juni, meroket ke angka Rp 16.046 per kg pada Juli, dan mencapai puncaknya menjadi Rp 16.197 per kg pada Agustus.
Peningkatan harga tersebut menyebabkan pemerintah menempuh langkah strategis untuk menekan harga, yakni menggencarkan distribusi beras SPHP ke masyarakat.
Meskipun Amran berniat untuk menurunkan harga beras lebih lanjut, ia tetap berupaya untuk menjaga harga beras agar tidak terlalu rendah.
Apabila harga beras menjadi terlalu rendah, lanjut dia, pihak yang terpukul adalah petani.
“Jadi, bagaimana petani HPP-nya tetap Rp 6.500 dan konsumennya mendapatkan harga yang baik, sehingga dua-duanya bahagia. Petani tersenyum, konsumen bahagia. Itu mimpi kami,” kata Amran.
Berdasarkan data Bapanas pada periode 1 Agustus–30 Agustus, terdapat 22 provinsi yang mengalami penurunan harga beras.
Yakni Aceh, D.I Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung.
Lebih lanjut, provinsi lainnya yang berhasil menurunkan harga beras adalah Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat Daya, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.
Sementara itu, pemerintah telah menyalurkan 43.665 ton beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) secara serentak di seluruh Indonesia melalui GPM untuk menjaga stabilitas harga pangan.
“Kami ingin membangun ekosistem pangan yang sehat yang selama ini terjadi anomali di mana-mana. Gerakan pangan murah ini merupakan upaya nyata untuk menjaga stabilisasi pangan khususnya beras agar terjangkau dan dapat diakses masyarakat dengan harga yang baik,” ujar Amran.
GPM berpusat di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, dan juga tersebar di ribuan titik seluruh Indonesia.
Itu merupakan bagian dari penyaluran beras SPHP yang ditargetkan mencapai 1,3 juta ton untuk periode Juli–Desember 2025.
Beras SPHP yang disalurkan dijual dengan harga Rp 60 ribu untuk kemasan lima kilogram (kg).
Penyaluran beras SPHP menjangkau 4.320 titik kecamatan di 38 provinsi.
Selain itu, distribusi juga diperkuat melalui kerja sama lintas sektor, yakni 414 titik distribusi bersama Polri, 449 titik bersama TNI, 129 titik melalui jaringan BUMN, serta 415 titik distribusi lainnya.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengemukakan bahwa gerakan pangan murah dilakukan untuk memastikan stabilitas untuk keterjangkauan harga dan menjaga inflasi.
“Gerakan ini sangat strategis untuk memastikan ketersediaan beras dengan harga stabil di seluruh lapisan masyarakat. GPM menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi gerakan stabilisasi harga pangan ini.
Ia mendukung penuh dan siap mendorong berbagai daerah di Indonesia untuk melaksanakan gerakan pangan murah.
“Data empat minggu lalu menunjukkan terdapat kenaikan harga beras di 233 kabupaten/kota. Kemudian per Senin kemarin saat rapat inflasi, itu kenaikan turun menjadi 200 daerah. Artinya gerakan stabilitas harga pangan murah menggunakan stok Bulog cara yang sudah paling tepat,” katanya. (ara/opi)
Editor : Nofilawati Anisa