RADAR SURABAYA BISNIS - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan perusahaan sudah menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam jumlah cukup besar ke berbagai jaringan di pasar ritel modern.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah isu kelangkaan dan harga beras yang merangkak naik di pasar ritel beberapa waktu belakangan ini.
Hingga pertengahan Agustus 2025, penyaluran beras SPHP ke Hypermart mencapai 15.000 ton.
Sementara Indomaret sebesar 97.500 ton, Alfamart 460.000 ton, dan Lion Superindo 20.000 ton.
Jumlahnya pun dipastikan terus bertambah seiring dengan luasnya jaringan ritel modern yang terlibat.
Seperti 45.000 outlet dan Indomaret lebih dari 55.000 outlet.
“Realisasi penyetoran di retail modern SPHP beras di tingkat konsumen, ini kami lakukan semaksimal mungkin,” ujar Ahmad Rizal saat rapat kerja (raker) bersama Kementerian Pertanian, Bapanas, dan Komisi IV DPR RI, Kamis (21/8/2025).
“Untuk Hypermart ini sudah 15.000 ton kemudian Indomaret adalah 97.500 ton dan Alfamart 460.000 ton dan Lion Superindo 20.000 ton dan ini akan berkembang lagi dan terus-menerus karena Alfamart sendiri itu memiliki lebih dari 45.000 outlet dan Indomaret lebih dari 55.000 outlet,” paparnya.
Namun, meski distribusi disebut masif, realitas di lapangan masih menunjukkan masalah. Sejumlah konsumen mengeluhkan kesulitan menemukan beras SPHP di rak-rak minimarket.
Di sisi lain, harga beras di pasaran, terutama jenis premium, masih melambung di atas harga eceran tertinggi (HET).
Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap beras medium hingga premium disubsidi negara hingga Rp 150 triliun.
Karena itulah pemerintah berencana menghapus klasifikasi beras.
Menurutnya, seluruh beras yang beredar saat ini, baik medium maupun premium, masih ditopang subsidi negara senilai Rp 150 triliun melalui subsidi pangan.
"Memang kita sudah bahas di rakortas, ini sudah 3-4 kali kita bahas. Pertimbangan kami (menghapus klasifikasi beras), maaf, ini seluruh beras itu disubsidi, pangan subsidi Rp 150 triliun," kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (21/8).
Amran menuturkan dana subsidi pangan itu sebagian besar terserap untuk beras. Sebab, komposisi beras mendominasi kebutuhan pokok.
Ia bahkan memperkirakan hampir separuh dari dana subsidi pangan tersebut digunakan untuk beras premium jika mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) soal proporsi konsumsi beras.
"Kalau kita bagi saja, anggaplah kita kasar membagi sesuai (data) BPS, 48 persen itu adalah premium, atau 40 persen saja. Artinya, yang digunakan uang negara ini berbisnis, maaf, itu kurang lebih Rp60 triliun," ujarnya.
Amran juga menegaskan alasan pemerintah tetap mengintervensi harga lewat harga eceran tertinggi (HET) dan harga pembelian pemerintah (HPP).
Menurutnya, langkah itu penting untuk menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi gejolak.
"Kenapa kita intervensi ada HET, kemudian ada HPP, karena ini adalah vital, kalau ini bermasalah, kita kesulitan. Sekarang ini baru naik saja sedikit Rp 1.000, Jepang sudah Rp 100 ribu per kilo, harga beras hari ini kita jaga," kata Amran. (ara/opi)
Editor : Nofilawati Anisa