RADAR SURABAYA BISNIS - Perum Bulog Kanwil Jatim bersama TNI menyalurkan bantuan beras serentak sebanyak 60.963,4 ton.
Penyaluran itu salah satunya dilakukan di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Kamis (24/7/2025).
Penyaluran ini merupakan hasil dari penugasan resmi yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Bulog melalui Surat Tugas Nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tertanggal 4 Juli 2025.
Untuk Jawa Timur, alokasi penerima bantuan pangan (PBP) mencapai 3.048.170 jiwa. Jumlah itu setara dengan 30.481,7 ton beras.
Penyaluran dilakukan selama dua bulan, yakni Juni dan Juli, maka total volume bantuan yang disalurkan mencapai 60.963,4 ton.
"Hingga 23 Juli 2025, realisasi penyaluran bantuan pangan di Jatim telah mencapai 23.966 ton atau sekitar 40 persen dari total alokasi. Sementara itu, di Kota Surabaya, jumlah penerima bantuan mencapai 42.315 jiwa, dengan pagu dua bulan mencapai 846,3 ton beras," ujar Wakil Pimpinan Wilayah Bulog Jatim, Cory Trisilawaty.
Cory menambahkan khusus untuk Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, disalurkan bantuan untuk 56 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total kuantum 1,1 ton beras.
Menurutnya ini menjadi bagian penting dalam menjangkau hingga level kelurahan.
"Selain penyaluran bantuan pangan, Bulog juga mendapatkan tugas tambahan dari Bapanas sejak 8 Juli 2025 untuk menyalurkan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP),” ujarnya.
Beras SPHP ini disalurkan melalui berbagai jalur, mulai dari pengecer di pasar rakyat, koperasi desa, hingga BUMN dan instansi pemerintah termasuk TNI dan Polri.
"Program gerakan pangan murah, beras SPHP dan bantuan pangan yang digagas melalui sinergi Bulog dan TNI adalah langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga, memperluas akses pangan, dan mendekatkan distribusi beras ke masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, Joko Irianto, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi pemerintah pada triwulan kedua 2025.
Program ini menyasar langsung masyarakat dengan memberikan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per KPM setiap bulannya.
"Bantuan ini berbasis pada data sosial ekonomi nasional dan diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat. Di Sememi saja hari ini sebanyak 56 KPM menerima 1.120 kg beras, bukti bahwa bantuan ini benar-benar menjangkau masyarakat di akar rumput," jelas Joko.
Joko juga menjelaskan bahwa penyaluran beras SPHP merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengendalikan inflasi, mengingat tren kenaikan harga beras baik medium maupun premium.
Untuk Provinsi Jawa Timur, target penyaluran beras SPHP mencapai 173.689.467 kg hingga Desember 2025.
"Kami berharap masyarakat bisa mengakses beras dengan harga terjangkau dan berkualitas. Di Kelurahan Sememi, hari ini tersedia beras SPHP sebanyak 1,5 ton dengan harga Rp 60.000 per 5 kg atau Rp12.500 per kg, serta komoditas lain seperti gula dan MinyaKita," tambah Joko.
Pada kesempatan yang sama, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin melalui sambutan yang dibacakan oleh Kasdam Brigjen TNI Terry Tresna Purnama, menekankan pentingnya peran TNI dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, ketahanan pangan merupakan bagian dari pertahanan negara yang perlu dijaga secara bersama.
"Kita menghadapi dinamika global dan nasional yang memengaruhi distribusi dan ketersediaan bahan pokok. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menstabilkan pasokan dan harga dengan memberikan bantuan langsung, serta mendorong konsumsi beras lokal," ujarnya.
Kodam V/Brawijaya, lanjutnya, berkomitmen aktif dalam mendampingi petani, memfasilitasi distribusi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
Ia memaparkan bahwa beberapa wilayah telah mencapai 100 persen realisasi bantuan, seperti Kota Blitar, Kota Kediri, dan Kota Mojokerto.
"Namun masih ada wilayah dengan capaian rendah, seperti Kabupaten Probolinggo baru 2,73 persen, Kabupaten Mojokerto 13,54 persen, dan Kabupaten Malang 3,10 persen. Ini menunjukkan perlunya percepatan distribusi di lapangan," kata Brigjen Terry.
Dia menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kodim untuk mempercepat penyaluran agar bantuan tepat sasaran dan tepat waktu.
"Potensi dan sumber daya harus dimaksimalkan. Ini soal kepedulian dan tanggung jawab bersama," tegasnya.
Selain berdampak pada stabilitas harga dan konsumsi beras lokal, Brigjen Terry menyebut bahwa program ini juga akan mengurangi potensi kerawanan pangan dan gejolak sosial.
"Lebih dari itu, ini juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kemandirian pangan berbasis kearifan lokal," pungkasnya. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa