RADAR SURABAYA BISNIS – Pelemahan ekonomi global berimbas pada kondisi perekonomian nasional.
Banyak perusahaan yang melakukan perampingan karena sudah tak mampu lagi menjalankan operasional mereka secara utuh.
Akibatnya, banyak industri yang memangkas jumlah tenaga kerja mereka demi keberlangsungan operasional Perusahaan.
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi akibat melemahnya industri harus segera disikapi secara serius oleh pemerintah.
Tanpa deregulasi dan langkah konkret untuk mendukung dunia usaha, Jawa Timur dikhawatirkan mengalami penurunan ekonomi yang berdampak luas pada kondisi sosial masyarakat.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas, Senin (9/6).
Menurutnya ketika industri melemah, otomatis akan mengurangi tenaga kerja.
"PHK meningkat, penghasilan masyarakat turun, dan pada akhirnya daya beli melemah. Ini menciptakan rantai persoalan baru yang mengarah pada meningkatnya angka kemiskinan, termasuk miskin ekstrem,” ujar Sekretaris Fraksi PKS Jatim itu.
Puguh menjelaskan bahwa sejak sebelum pelantikan presiden, ekonomi nasional sudah menunjukkan tanda-tanda pelemahan.
Situasi tersebut diperparah dengan terbitnya Perpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang justru memberikan efek domino negatif terhadap pergerakan ekonomi di berbagai sektor.
Kebijakan lain yang turut disoroti adalah Peraturan Disperindag Nomor 8 Tahun 2024 yang membuka kran impor tekstil dari luar negeri, termasuk dari Tiongkok.
Masuknya produk-produk murah secara masif ini, menurut Puguh, telah memukul industri lokal yang tidak mampu bersaing dari sisi harga dan volume.
“Ketika pasar dibanjiri produk impor, banyak industri dalam negeri yang tumbang. Mereka tidak bisa bersaing, akhirnya kolaps, dan satu-satunya cara bertahan adalah melakukan PHK,” kata legislator Indrapura itu.
Meski pada kuartal pertama tahun ini Jawa Timur mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, yakni di atas 5 persen dibandingkan pertumbuhan nasional yang hanya 4,8 persen, Puguh mengingatkan bahwa angka tersebut belum mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah, bahkan ditargetkan sampai 8 persen, tidak akan tercapai kalau sektor industri tidak diberi ruang untuk bertumbuh. Kita butuh deregulasi. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan konkret,” tegasnya.
Dia mendorong adanya kebijakan yang memberi nafas bagi pelaku industri, seperti relaksasi pajak, kemudahan perizinan, subsidi bahan baku, dan pengaturan pengupahan yang adil.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan menyelamatkan tenaga kerja dari ancaman PHK massal.
“Jawa Timur ini punya 42 juta penduduk. Jika gelombang PHK tidak ditangani, maka jumlah masyarakat yang masuk kategori miskin dan rentan miskin bisa melonjak drastis. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah,” pungkasnya. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa