RADAR SURABAYA BISNIS - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M Sarmuji menanggapi sejumlah pendapat terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, terkait dengan kebijakan yang dinilai merugikan sejumlah pengusaha besar.
Sarmuji menyatakan ada dugaan berbagai framing yang muncul kepada Bahlil Lahadalia akhir-akhir ini berasal dari pengusaha hitam yang dirugikan oleh kebijakan Menteri Bahlil.
Sejak diangkat menjadi Menteri ESDM, kebijakan-kebijakan yang diambil Bahlil membuka peluang bagi sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) tapi merugikan pengusaha hitam khususnya di sektor pertambangan dan migas.
"Kami menilai kebijakan Menteri ESDM agar UMKM mendapat akses yang lebih besar telah menyakiti para pengusaha yang selama ini berpesta di atas tanah negara," ujar Sarmuji, Minggu (8/6).
Selama ini, katanya, sektor pertambangan nasional cenderung didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar.
Kebijakan yang berlaku sebelumnya lebih banyak menguntungkan kepentingan korporasi, bahkan membuka ruang lebar bagi kepentingan asing melalui kebijakan impor dan lainnya.
Hal itu telah lama menjadi keluhan banyak pihak, terutama pelaku UMKM yang hanya menjadi penonton di negeri sendiri.
Sarmuji mengatakan kebijakan baru ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional.
Menurut Sarmuji, kebijakan Bahlil yang mencabut IUP besar lalu berencana membagi kepada UMKM lokal adalah terobosan yang selama ini dirindukan rakyat.
Sarmuji menyebut kebijakan Bahlil adalah langkah maju untuk mendistribusikan kesejahteraan secara lebih adil.
"Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar," tegas Sekretaris Jenderal Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut Sarmuji menyoroti mafia impor minyak yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan sebelumnya juga ikut menyerang Bahlil.
Menurut Sarmuji, mafia impor minyak yang menikmati rente besar juga merasa terancam dengan kebijakan Bahlil yang berusaha menaikkan lifting migas.
"Mereka ikut menunggangi narasi-narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat," kata politisi asal Surabaya itu.
Di tengah langkah-langkah progresif Bahlil, para pengusaha hitam yang dirugikan oleh kebijakan ini justru melawan balik dengan berbagai cara.
Mereka bahkan menumpangi isu-isu yang sebenarnya bukan kesalahan Bahlil untuk menggiring opini publik.
"Sejumlah pendapat yang diarahkan kepada Menteri Bahlil bukanlah kritik objektif, melainkan manuver kepentingan yang merasa terganggu.
Pendapat terhadap Menteri ESDM sudah jauh dari proporsional dan merupakan sebuah framing jahat yang memiliki target politik," tegas Sarmuji.
"Saya menduga ini karena kebijakan tersebut banyak merugikan pengusaha hitam," sambungnya.
Kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dihentikan sementara oleh Bahlil, misalnya, izinnya dibuat oleh menteri sebelumnya tetapi kesalahannya dilimpahkan kepada menteri sekarang.
Sarmuji menegaskan jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil.
"Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana negara hadir untuk rakyat," kata Sarmuji.
Fraksi Partai Golkar DPR RI berupaya untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan populis yang berpihak pada rakyat dan mendukung Bahlil dalam mewujudkan tata kelola pertambangan nasional yang lebih adil dan inklusif. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa