RADAR SURABAYA BISNIS - PT PLN (Persero) menetapkan target peningkatan penjualan listrik nasional hingga mencapai 511 Terawatt hour (TWh) pada tahun 2025 hingga 2034.
Angka ini menunjukkan kenaikan sekitar 200 persen dibandingkan proyeksi penjualan hingga akhir tahun 2024 yang diperkirakan mencapai 306 TWh.
Target tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN untuk periode 2025–2034.
"Untuk tahun 2034 total demand naik dari sekarang 306 TWh di tahun kemarin, naik menjadi 511 TWh," kata Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dalam Sosialisasi RUPTL PLN 2025-2034, di Jakarta, Senin (2/6/2025).
Lebih lanjut Darmawan mengungkapkan bahwa peningkatan permintaan listrik nasional tersebut dihitung berdasarkan potensi kebutuhan dari berbagai sektor.
Meliputi permintaan organik, hilirisasi industri kelapa sawit dan mineral, pengembangan kawasan industri dan ekonomi khusus, pertumbuhan pusat data, sektor maritim, percepatan adopsi kendaraan listrik (EV), serta peningkatan penggunaan peralatan listrik rumah tangga seperti kompor listrik.
"Dan ini sudah mempertimbangkan additional demand, di mana pertumbuhan ekonomi di tahun 2029 akan mencapai 8 persen," ujarnya.
Secara geografis, Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan tingkat konsumsi listrik tertinggi, yakni sebesar 293 TWh.
Diikuti oleh Pulau Sumatera yang diperkirakan menyerap sekitar 73 TWh.
Guna memenuhi permintaan tersebut, PLN menargetkan pembangunan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga tahun 2034.
Untuk itu, total kebutuhan investasi yang diperlukan mencapai Rp 2.133,7 triliun, dengan porsi terbesar berasal dari sektor swasta melalui skema Independent Power Producer (IPP).
Dari total investasi tersebut, sekitar Rp 1.566,1 triliun dialokasikan untuk pembangunan pembangkit berkapasitas 49,1 GW oleh pihak swasta.
Sementara itu, investasi yang berasal dari PLN sendiri mencapai Rp 567,67 triliun untuk membangun pembangkit dengan kapasitas 20,4 GW.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya strategis PLN dalam mengantisipasi pertumbuhan permintaan energi listrik nasional serta memperkuat ketahanan dan keberlanjutan sistem ketenagalistrikan Indonesia ke depan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian ESDM telah menyusun peta jalan (roadmap) elektrifikasi dengan total anggaran sekitar Rp 50 triliun.
Fokus utama diarahkan pada 5.700 desa yang hingga kini belum dilayani oleh PLN. (uta/opi)
Editor : Nofilawati Anisa