RADAR SURABAYA BISNIS - Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim mencatat, Jawa Timur mengalami dua kali deflasi berturut-turut, yakni di Januari dan Februari 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BPS Jatim Zulkipli, melalui Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Jatim.
"Jawa Timur menunjukkan bahwa pada Februari 2025, deflasi secara tahunan atau year-on-year (y-on-y) sebesar 0,03 persen, sementara inflasi kalender (year-to-date/y-to-d) sejak Januari 2025 mengalami deflasi 1,13 persen," jelas Zulkipli.
Lebih lanjut ia menbatakan, deflasi dalam jangka pendek mungkin tampak menguntungkan karena harga-harga lebih murah, tetapi jika berlangsung lama, bisa berdampak negatif.
Zulkipli menjelaskan, deflasi yang terjadi selama dua bulan berturut-turut dari Januari dan Februark pada 2025 ini, apabila terus berlanjut akan menimbulkan dampak antara lain, perlambatan ekonomi, penurunan pendataan usaha, dan potensi resesi.
"Perlambatan ekonomi, adalah kondisi dimana jika harga terus turun, masyarakat dan pelaku usaha cenderung menunda belanja dan investasi karena berharap harga akan semakin turun,” ungkapnya.
“Sedangkan, penurunan pendapatan usaha, adalah kondisi ketika harga-harga turun, laba perusahaan juga menurun, yang dapat menghambat ekspansi bisnis dan berujung pada PHK," sambung Zulkifli.
Ia menyebut potensi resesi muncul jika deflasi berlangsung lama dan menyebabkan penurunan produksi serta investasi.
“Maka perekonomian bisa masuk ke dalam fase resesi," imbuhnya.
Zulkifli menilai, deflasi di Provinsi Jawa Timur saat ini lebih banyak dipicu oleh kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga Listrik.
Bukan karena pelemahan daya beli masyarakat atau penurunan aktivitas ekonomi secara umum.
Meskipun secara keseluruhan di Jawa Timur terjadi deflasi, Zulkipli juga menyebutkan, bahwa tidak semua daerah kabupaten atau kota mengalami penurunan harga yang sama.
Ia mengatakan, deflasi tertinggi terjadi di Kota Kediri yang tercatat mengalami deflasi paling dalam, yaitu 0,98 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 104,50.
"Dan deflasi terendah terjadi Kota Surabaya yang hanya mengalami deflasi 0,07 persen, dengan IHK 105,78. Sedangkan untuk inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Banyuwangi yang justru mengalami inflasi sebesar 0,94 persen, dengan IHK 107,02. Dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Jember yang mengalami inflasi 0,14 persen, dengan IHK 105,85," sebut Zulkipli.
Ia pun menggarisbawahi bahwa semua kota di Jawa Timur mengalami deflasi secara month-to-month (m-to-m).
Tetapi jika secara year-on-year (y-on-y) masih ada daerah yang mengalami inflasi.
Terjadinya deflasi sebanyak dua kali berturut-turut di awal tahun 2025 di Jatim ini, menurut Zulkipli, sebagian besar dipicu oleh kebijakan diskon tarif listrik 50 persen yang diberlakukan pada Januari dan Februari 2025.
“Penurunan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mencapai 15,41 persen, yang memberikan kontribusi besar terhadap deflasi," ujar Zulkipli.
Walaupun deflasi saat ini dianggap masih dalam batas aman, Zulkipli mengingatkan, apabila kebijakan diskon tarif listrik tersebut berakhir, maka lonjakan inflasi berpotensi terjadi.
"Kita tidak tahu sampai kapan kebijakan diskon listrik ini diberlakukan, tapi jika nanti tarif listrik kembali ke harga normal, inflasi bisa naik dua kali lipat dari penurunan yang terjadi sekarang," terangnya.
Hal ini dikarenakan listrik adalah kebutuhan utama yang berdampak luas terhadap berbagai sektor.
Menurutnya, jika harga listrik naik drastis, biaya produksi industri juga meningkat, yang kemudian bisa mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan.
"Pada Februari, harga beras masih naik 0,35 persen di hampir semua kota, padahal seharusnya mulai turun karena masuk panen raya di bulan Maret," kata Zulkipli.
Jika harga beras tetap tinggi sementara tarif listrik kembali normal, maka tekanan inflasi bisa semakin besar di bulan-bulan mendatang. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa