RADAR SURABAYA BISNIS - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar liquefied petroleum gas (LPG) subsidi 3 kilogram (kg) tetap bisa dijual oleh pengecer.
Sebelumnya, pemerintah melarang jual beli eceran untuk LPG 3 kilogram per 1 Februari 2025 lalu.
Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono menyambut baik keputusan tersebut.
Menurutnya, ke depan seluruh pengecer akan dibina oleh Pertamina serta pemerintah daerah agar distribusi lebih tertata.
Dengan demikian, menurutnya, harga LPG 3 Kg bisa lebih terkontrol dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan gas subsidi.
“Upaya ini juga akan dibarengi dengan penambahan pangkalan resmi di 38 kabupaten/kota di Jatim. Dengan semakin banyaknya pangkalan, diharapkan distribusi LPG 3 kg menjadi lebih merata dan masyarakat lebih mudah mendapatkan akses,” katanya, Jumat (7/2/2025).
Selain itu, pemerintah berencana memberikan kemudahan dalam perizinan bagi para pengecer yang ingin menjadi sub pangkalan.
Nantinya, seluruh pengecer harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat diperoleh dengan persyaratan KTP dan NPWP.
Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 kg, serta harga di pasaran dapat lebih terkontrol sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Aris memastikan bahwa stok LPG 3 kg saat ini dalam kondisi cukup.
Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah distribusi yang belum merata di beberapa wilayah.
“Kami sedang berkoordinasi dengan Pertamina agar distribusi bisa lebih optimal dalam waktu dekat,” jelasnya.
Sebelumnya Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg per 15 Januari di Jatim mengalami penyesuaian kenaikan sebesar Rp 2.000 per tabung.
Yakni dari Rp16.000 ke Rp18.000. Kenaikan ini berdasarkan SK Pj Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan penyesuaian HET ini sudah melalui perhitungan yang matang.
Harga baru ini bertujuan sebagai upaya menjaga stabilisasi ketersediaan atau stok komiditas tersebut di Jatim.
“Urgensi penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di Jatim bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan,” ujarnya.
Adhy menyebut, HET LPG 3 Kg sebesar Rp 16.000 itu diberlakukan sejak tahun 2015 lalu.
Hingga awal Januari tahun 2025, harga tersebut tidak berubah.
Sampai akhirnya ada penyesuaian harga BBM yang berpengaruh pada biaya transportasi dan distribusi LPG 3 kg.
Maka HET-nya harus ikut disesuaikan Rp18.000.
“Komponen harga yang dinaikkan, yakni biaya distribusi dan margin agen namun tidak menaikkan harga pokoknya,” terangnya.
Lebih lanjut, Adhy pun menjelaskan bahwa provinsi lain sudah melakukan penyesuaian harga LPG 3 kg terlebih dahulu, di antaranya Provinsi Jawa Tengah pada Agustus tahun 2024 dan Provinsi Bali Januari tahun 2023.
“Kalau tidak naik, otomatis terjadi pergeseran stok dan harga lebih tinggi. Konsekuensinya terjadi kelangkaan dan itu menyulitkan masyarakat,” ungkapnya.
Adhy juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta jajaran kepolisian di Jawa Timur untuk memastikan ketersediaan pasokan.
Sekaligus, memastikan kelancaran distribusi, dan penjualan LPG 3 Kg sesuai dengan HET. Sehingga subsidi energi lebih tepat sasaran.
“Yang kami pertahankan bagaimana ketersediaan gas LPG di Jatim terjaga dan melebihi kebutuhan masyarakat. Hiswana dan Pertamina juga sudah menyatakan akan memenuhi semuanya apalagi harga sudah cukup bagus,” katanya.
Namun, di tengah penyesuaian harga ini, Adhy mengingatkan tentang pentingnya pendataan peserta kepemilikan bansos LPG 3 kg bagi masyarakat tidak mampu.
Sebab kenyataannya, sebagian dari mereka yang mampu secara ekonomi dan tidak terdata, ikut membeli.
“Kita perlu mekanisme yang lebih akurat dan tepat dengan data supaya subsidi benar-benar digunakan untuk mereka yang tidak mampu,” tegasnya. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa