RADAR SURABAYA BISNIS - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan upaya untuk mengurai permasalahan kegelisahan masyarakat terkait peredaran dan stok LPG 3 kilogram (kg).
Tujuannya, agar polemik tersebut bisa ditekan dan tidak ada lagi panic buying di Kota Pahlawan.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, Dewi Soeriyawati menyampaikan, semua jenis pendistribusian LPG 3 kg di Surabaya tidak mengalami kendala.
Dalam seharinya, Surabaya menurut dia menerima 120 ribu sampai 126 ribu tabung LPG 3 kg.
"Hasil komunikasi yang kami lakukan dengan Pertamina, pendistribusian LPG tabung 3 kg dalam kondisi lancar dan tidak ada mengalami kendala. Telah dilakukan peninjauan juga ke beberapa pangkalan dengan hasil kondisi stok masih tersedia dan kondisi mencukupi," kata Dewi, Jumat (7/2/2025).
Dia melanjutkan, peran dinas koperasi UKM dan perdagangan berdasar peraturan Menteri ESDM adalah memberikan rekom untuk pendirian agen LPG 3 kg.
Agen-agen itu nantinya akan menyalurkan LPG 3 kg ke pangkalan-pangkalan resmi.
"Pangkalan-pangkalan resmi yang dimaksud ini adalah yang menjadi mitra dan kuota yang ditentukan oleh Pertamina," ucap dia.
Saat ini menurut Dewi, mekanisme yang berlaku adalah masyarakat atau rumah tangga, usaha mikro dan pegecer dapat membeli langsung LPG 3 kg di pangkalan-pangkalan.
Warga pun jangan khawatir, mereka dapat membeli dengan HET Rp. 18.000 berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Timur.
"Untuk mencegah supaya tidak terjadi kelangkaan, masyarakat dihimbau tidak perlu melakukan panic buying, cukup dengan melakukan pembelian sewajarnya dengan menyesuaikan kebutuhan," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai menyampaikan, pemerintah kota diharapkan dapat berkoordinasi penuh dengan Pertamina atau kementrian ESDM.
Tujuannya adalah untuk memberikan masukan ataupun menyampaikan keluhan terkait peredaran yang ada di Surabaya.
"Untuk distribusi saya berharap sesuai aturan yang ada dan berdasarkan arahan presiden agar sirkulasi peredaran tidak merugikan masyarakat termasuk adanya panic buying," ujarnya. (dim/opi)
Editor : Nofilawati Anisa