RADAR SURABAYA BISNIS – Hilirisasi menjadi salah satu program utama Prabowo Subianto sejak dilantik menjadi Presiden RI ke-8.
Untuk itu Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.
Satgas ini dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan beranggotakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga.
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang diakses dari laman resmi Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat (10/1) menjelaskan bahwa pembentukan satgas itu bertujuan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor dan mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional.
Keppres itu, yang diteken oleh Presiden Prabowo, Jumat (3/1), menyebutkan bahwa percepatan hilirisasi menyasar sektor-sektor seperti mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan.
Hilirisasi di sektor-sektor itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas-komoditas yang diproduksi di dalam negeri.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia untuk mempercepat hilirisasi di sektor perikanan, kehutanan, pertanian, minyak dan gas, hingga mineral dan batu bara.
"Arahan Bapak Presiden Prabowo, dalam beberapa rapat dengan kami, beliau akan mendorong hilirisasi semua sektor. Ada 26–28 komoditas yang akan didorong," ujar Bahlil dilansir Sabtu (11/1).
Bahlil mengakui bahwa selama ini, perhatian pemerintah terkait hilirisasi tertuju pada komoditas nikel. Akan tetapi, bukan berarti komoditas lainnya tidak melakukan hilirisasi.
"Hilirisasi tembaga kan sekarang sudah jalan. Kemudian bauksit. Kemudian kami mendorong (hilirisasi) komoditas timah. Minyak dan gas juga sekarang sedang kami dorong," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.
Terkait dengan hilirisasi batu bara, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah berupaya untuk memproduksi DME (dimetil eter) untuk menjadi pengganti LPG (liquid petroleum gas).
"Sekarang kami mau mendorong lagi untuk pembangunan DME. Kami dorong, wajib yang eks PKP2B melakukan hilirisasi," tegas Bahlil.
Eks PKP2B adalah bekas lahan tambang yang berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
"Termasuk hilirisasi pada industri-industri lain juga kami dorong, perikanan, pertanian, kehutanan," tuturnya.
Dorongan untuk melakukan hilirisasi bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup.
Melalui hilirisasi, Bahlil meyakini bahwa lapangan pekerjaan yang tercipta dapat memberi upah yang tinggi.
"Kalau hilirisasi, janganlah kita bicara UMR. Kalau UMR itu padat karya. Hilirisasi juga padat karya, tetapi gajinya tinggi," ucap Bahlil.
Dengan demikian, tidak hanya meningkatkan nilai dari komoditas yang diperdagangkan, pendapatan perkapita nasional juga dapat meningkat. (jpc/opi)
Editor : Nofilawati Anisa