RADAR SURABAYA BISNIS - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dimulai serentak di seluruh Indonesia pada Senin (6/1/2025), masih menunggu petunjuk teknis (juknis) di Surabaya.
Bahkan dari informasi yang dihimpun Radar Surabaya Bisnis dari Badan Gizi Nasional Kota Surabaya, masing-masing kecamatan yang menjadi pilot project yaitu Kecamatan Wonocolo dan Kecamatan Rungkut, yang rencananya mulai Senin (6/1/2025), tertunda karena ada kendala.
Informasinya, pelaksanaan MBG di Surabaya akan digelar Senin (13/1/2025).
Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Juli Purnomo, mengungkapkan pihaknya belum dilibatkan dalam persiapan program Makan Bergizi Gratis ini.
"Sejauh ini Dewan Pendidikan Kota Surabaya belum dilibatkan dalam persiapan program MBG. Kami masih menunggu juknis dan melihat perkembangannya," kata Juli Purnomo, Minggu (5/1/2025).
Hal ini agar ada sinkronisasi antara pelaksanaan MBG dan jam pelajaran di sekolah.
"Harapannya mudah-mudahan program ini lancar dan ditindaklanjuti oleh Pemkot Surabaya dengan benar. Dan yang utama tidak mengganggu waktu belajar siswa di sekolah. Sehingga akan ada proses sinkronisasi antara pelaksanaan MBG dan jam pelajaran di sekolah," tegasnya.
Sementara itu Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Humas SMP Negeri 3 Surabaya, M. Lutfi mengaku sampai saat ini pihaknya masih belum mendapatkan informasi terkait pelaksanaan MBG.
"Belum sampai sekarang (teknis pelaksanaan, Red)," ungkap Lutfi. Bahkan pihaknya belum mengetahui kapan pelaksanaan MBG dilaksanakan secara serentak.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, saat ditemui di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG akan dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 di seluruh Indonesia.
Program ini diperuntukkan bagi sekolah, pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Target penerima program ini pada tahap pertama Januari - April 2025 diproyeksikan mencapai 3 juta penerima manfaat. Di tahap selanjutnya, pada bulan April 2025, target penerima manfaat akan meningkat menjadi 6 juta. Kemudian, pada Agustus 2025, target penerima manfaat akan naik minimal 15-17 juta," kata Dadan.
Editor : Nofilawati Anisa