RADAR SURABAYA BISNIS - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memulai tahun 2025 dengan langkah berani.
Dalam pertemuan bersama seluruh kepala perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Kamis (2/1/2025), pria yang Cak Eri menantang jajarannya untuk berpikir visioner dan inovatif.
Dia memperkenalkan sistem baru dalam pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemkot Surabaya.
Para pejabat harus membuat proposal visi dan misi untuk pembangunan kota.
“Saya ingin jabatan-jabatan yang di Kota Surabaya adalah yang memang dia memiliki inovasi atau visi untuk memajukan wilayahnya masing-masing. Misalkan di DPRKPP, maka dia (pejabat pemkot) harus tahu, Cipta Karya ini mau diapakan, perizinan mau diapakan, dan dia harus punya visi misi itu,” kata Eri.
Sistem proposal ini, menurut Eri, bukan hanya untuk mengisi posisi kosong tetapi juga menjadi alat evaluasi kinerja pejabat.
Eri membuka peluang bagi seluruh pejabat, mulai dari camat hingga kepala dinas, untuk mengajukan diri menduduki jabatan tertentu.
Namun, ada syaratnya yaitu mereka harus menyusun proposal berisi rencana program kerja yang konkret, terukur, dan visioner.
"Ketika dia (pejabat) memiliki visi misi itu, maka dia akan tuangkan di proposal itu untuk mendapatkan (jabatan) di cipta karya. Sedangkan, kepala dinas cipta karya (DPRKPP) kan sekarang sudah ada kepala dinasnya, maka dia nanti juga membuat proposal, lalu kita bandingkan, apik endi," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pejabat yang ingin naik jabatan harus siap untuk memaparkan rencana kerja mereka.
Nantinya, proposal-proposal itu akan dibandingkan, dan yang terbaik akan diberi kesempatan menduduki posisi strategis.
“Maka proposal itu berbunyi, (program) harus berjalan di 2025, kemudian di 2026 hingga 2027. Mau camat ataupun lurah juga begitu, sehingga tidak tabu lagi orang mengambil jabatan yang dia mau,”” katanya.
Cak Eri menegaskan bahwa sistem ini bertujuan untuk mencegah kekosongan jabatan sekaligus meminimalisir kegagalan program pembangunan.
Pejabat yang tidak mampu memenuhi target yang telah disusun dalam proposal akan diberi waktu enam bulan untuk memperbaiki kinerja mereka.
“Nah, kalau tidak mampu, dia bisa dievaluasi, mau diturunkan jabatannya dan bisa tidak menjabat, tapi eselon golongannya tetap, dan itu boleh, maka saya akan menerapkan itu,” tegasnya.
Sistem evaluasi berbasis proposal ini, kata Cak Eri, merupakan pengembangan dari kontrak kinerja yang sudah diterapkan di tahun sebelumnya.
Dengan sistem ini, pejabat tidak hanya bekerja berdasarkan arahan tetapi juga harus memiliki inisiatif dan visi sendiri.
Selain jajaran perangkat daerah, Cak Eri juga menekankan pentingnya evaluasi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ia menyebut bahwa pejabat BUMD juga harus menyusun rencana kerja yang jelas untuk memajukan unit usaha mereka.
Menurut Cak Eri, BUMD adalah salah satu elemen penting dalam mendorong perekonomian kota.
Karena itu, pejabat di BUMD juga harus mampu menghadirkan inovasi yang relevan dan signifikan.
“Di BUMD juga harus ada evaluasi, seumpama PD Pasar, nah semua pasar harus diperbaiki di 2025, kalau nggak bisa berarti aku harus mundur. Jadi dia (pejabat) harus punya gambaran,” tuturnya.
Lebih jauh, Eri mengingatkan bahwa jabatan di lingkungan Pemkot Surabaya bukanlah “hadiah” tetapi tanggung jawab besar.
Ia ingin pejabat yang duduk di posisi strategis adalah mereka yang berani bermimpi besar untuk kemajuan kota.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Eri ingin menciptakan ekosistem birokrasi yang kompetitif, terbuka, dan berorientasi pada hasil nyata.
Sebuah awal tahun yang menjanjikan bagi Surabaya, dengan harapan visi besar ini membawa perubahan positif di masa depan.
"Karena kan anak-anak (pejabat pemkot) sekarang sungkan daftar sama kepalanya kalau ada pembukaan posisi jabatan, kan itu tabu. Setiap orang harus bermimpi mewujudkan cita-citanya untuk kepentingan umat, kalau kepalanya nggak pensiun-pensiun lalu siapa yang mau menata Surabaya ini," pungkasnya. (dim/opi)
Editor : Nofilawati Anisa