JAKARTA - Pemerintah akan menjadikan aksi kolaborasi sebagai modal dasar bagi UMKM.
Upaya ini dilakukan untuk mendukung target agresif pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, kolaborasi akan menjadi modal dasar, serta spirit bagi pelaku UMKM untuk mulai menatap optimisme ke depan.
Ketika tiga tahun lalu ekonomi nasional terpuruk, UMKM-lah yang menjadi penolong.
“Sekarang saatnya pemerintah dalam hal ini Kementerian UMKM hadir mendukung UMKM,” ucap Maman dalam pernyataan resmi yang diterima, Rabu (23/10).
Maman menyebut salah satu contohnya adalah kolaborasi bersama Pertamina.
Perusahaan energi terbesar pelat merah ini mampu membina sebanyak 63 ribu pelaku UMKM.
Hal ini bisa menjadi contoh dan diikuti oleh perusahaan besar lainnya.
“Artinya, semakin banyak perusahaan seperti Pertamina yang mampu menjadi ‘Bapak/Ibu Asuh’ bagi UMKM yang dengan serius membina, saya yakin target pertumbuhan ekonomi 8 persen di pemerintahan ini bisa tercapai,” terang Maman.
Sebelum di Kementerian UMKM, Menteri Maman berkiprah di Komisi VII DPR yang berurusan dengan perusahaan besar, mulai dari perusahaan energi, tambang dan lainnya.
“Tujuan saya di sini pun untuk mengajak perusahaan-perusahaan besar tersebut ikut berkontribusi memajukan sektor UMKM yang ada di bawah,” tutur Maman.
Menurut dia, UMKM bisa dibantu oleh perusahaan-perusahaan besar melalui peningkatan teknologi hingga pengetahuan, agar mampu melahirkan produk yang vokal, bahkan tak kalah dengan produk luar negeri.
“Begitu pula dengan keberadaan Kementerian UMKM, bersama perusahaan swasta maupun BUMN akan hadir untuk meningkatkan usaha UMKM yang belum sukses menjadi sukses, yang sudah sukses menjadi semakin sukses,” terang Maman.
Dalam mengembangkan UMKM di dalam negeri, dari sisi kemasan produk UMKM lokal sudah cukup baik.
Namun, tantangannya bukan hanya soal kemasan, melainkan bagaimana produk mereka bisa terserap, hingga menembus pasar yang lebih luas dan bersaing dengan produk impor.
“Di sini menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan supply chain-nya, hingga meningkatkan penjualan UMKM,” tutur Maman.
Kementerian UMKM sedang menyiapkan tim khusus di bidang ekonomi supply chain. Khususnya mengenai aturan dan teknis mengenai dukungan supply chain.
Selanjutnya, Kementerian UMKM juga terus mengawal upaya untuk membuka akses permodalan bagi UMKM.
Permodalan menjadi penting dalam meningkatkan level UMKM, di mana mereka tak bisa lagi diminta memberikan jaminan aset yang semakin mempersulit perkembangan UMKM.
“Kami terus berkoordinasi melanjutkan penjajakan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Koordinator Perekonomian terkait kajian Innovative Credit Scoring (ICS). Semoga menjadi angin segar nantinya,” pungkas Maman. (ves/opi)
Editor : Nofilawati Anisa