JAKARTA – Bahlil Lahadalia dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 19 Agustus 2024.
Bahlil yang sebelumnya sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menggantikan Arifin Tasrif, untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.
Bahlil dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
Bahlil mengungkapkan bahwa ia diberikan mandat oleh Presiden Jokowi untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan sektor ESDM.
Meski baru dilantik satu bulan, Bahlil menyebut tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan penataan ke arah yang lebih baik.
"Tuntutan perintah dari Pak Presiden Jokowi itu bukan saya baru belajar, di ESDM harus tancap gas karena saya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin terdahulu Pak Arifin yang sudah baik saya lanjutkan, tapi kalau yang belum maka kita melakukan perbaikan," ungkap Bahlil dalam keterangannya, Sabtu (28/9).
Penataan-penataan yang dilakukan, sambung Bahlil, di antaranya adalah penataan agar lifting minyak bumi bisa naik.
Mengingat kondisi konsumsi minyak per hari di angka 1,5 - 1,6 juta barel.
Sedangkan produksi minyak nasional hanya berada pada angka 600 ribu barel per hari, sehingga menyebabkan membengkaknya impor minyak dan mengurangi devisa negara.
Untuk mengatasi permasalahan lifting minyak tersebut, Bahlil membeberkan usaha yang dilakukan adalah dengan reaktivasi sumur-sumur yang idle untuk diupayakan produksi minyaknya.
Kemudian dengan mengintervensi sumur eksisting dengan menerapkan teknologi-teknologi sehingga diharapkan ada kenaikan produksi, seperti yang dilakukan oleh Pertamina di Blok Rokan, Riau, dengan memanfaatkan teknologi EOR.
Kemudian penataan percepatan perizinan juga menjadi salah satu fokusnya.
Bahlil menyebut untuk izin eksplorasi minyak dan gas bumi butuh 300 izin.
"Bayangkan kalau (mengurus) izinnya satu izin satu hari, satu tahun baru urus izin. Kalau satu izin bisa selesai dalam tiga hari, berarti tiga tahun hanya buat (mengurus) izin. Jadi bayangkan ke ketidakefektifan kita terhadap usaha hulu migas," tutur Menteri yang sedang menyelesaikan program Doktoral di Universitas Indonesia itu.
Bahlil mengatakan bahwa layanan perizinan di ESDM sudah melalui Online Single Submission (OSS), namun belum maksimal karena masih harus dilakukan simplifikasi dalam perizinan.
Sehingga akan dirapikan secara bertahap untuk mempercepat proses perizinan di Kementerian ESDM.
Hal lain yang akan ditata, lanjutnya, adalah bagaimana mendorong porsi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi.
Indonesia masih kekurangan 8,1 GW, atau 8.100 MW, atau secara persentase masih kurang sekitar 8 persen dari target.
"(Bauran EBT) kita yang harusnya sudah 23 persen di tahun depan, kita masih kurang sekitar 8,1 GW, itu sama dengan kurang lebih sekitar 8 persen kekurangan kita," pungkas pria kelahiran Banda, Maluku. (opi)
Editor : Nofilawati Anisa