BANYUWANGI (Radar Surabaya Bisnis) – Sekitar 5.000 orang penerima dari 10.323 penerima sertifikat tanah elektronik program redistribusi tanah sertifikat berasal dari 17 desa di Kabupaten Banyuwangi hadir menerima sertifikat tanah elektronik.
Secara simbolis sertifikat tanah elektronik tersebut diberikan kepada 10 penerima.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyerahan 10.323 sertifikat tanah elektronik program redistribusi tanah di Gedung Olahraga (GOR) Tawang Alun Lingkungan Cuking Rw Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Selasa (30/4).
Penyerahan sertifikat tanah kepada 8.633 Kepala Keluarga (KK) ini turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Jokowi menyampaikan bahwa sertifikat tanah elektronik yang dibagikan kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi adalah sertipikat tanah elektronik yang pertama diserahkan kepada masyarakat.
Sertifikat yang diserahkan kali ini kepada masyarakat merupakan bagian dari program redistribusi tanah.
"Supaya kita tahu semuanya bahwa sebagian yang itu redistribusi lahan, redistribusi tanah yang itu baik bekas HGU baik itu bekas lahan hutan, yang itu untuk kita berikan kepada rakyat karena rakyat sudah tinggal di situ berpuluh puluh tahun dan yang di Banyuwangi ini sudah lebih dari 80 tahun," ucapnya.
Jokowi pun berpesan kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat tanah baik yang elektronik maupun yang sertifikat dalam bentuk konvensional untuk dapat menjaganya dan mempergunakan untuk hal-hal yang produktif bukan konsumtif.
"Harapannya menjadi lahan yang produktif entah hutan jagung entah hutan padi kalau lahan pekarangan rumah ya bisa dipakai untuk agunan kolateral jaminan ke bank bisa, saya kira dengan pegang sertifikat ini masyarakat akan memiliki kesempatan untuk berusaha untuk produktif," tegasnya.
Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, Pemprov Jatim sendiri sangat mendukung program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi rakyat yang memang telah diupayakan secara maksimal sejak kepemimpinan Gubernur Khofifah.
Oleh sebab itu pihaknya akan terus mendukung dan mengawal hingga target dari PTSL di Jatim tuntas.
"Pemprov Jatim termasuk provinsi yang sangat aktif melakukan upaya untuk percepatan PTSL ini dengan berbagai upaya dan sinergi dengan berbagai pihak terkait, dan sudah dilakukan sejak Ibu Khofifah memimpin," katanya.
Lebih lanjut, Adhy membeberkan bahwa pada Provinsi Jatim memiliki target pelaksanaan redistribusi tanah sebanyak 14.129 bidang pada 2024 ini.
Sementara realisasi pelaksanaan redistribusi tanah sampai dengan April 2024 10.323 bidang. Artinya, realisasi redistribusi tanah saat ini 73,06 persen.
"Khusus target pelaksanaan PTSL tahun 2024 sebanyak 973.337 bidang dan realisasi sampai April 2024 sebanyak 9.925 bidang atau 1,02 persen," ungkapnya.
Adhy juga menyatakan bahwa Pemprov Jatim mengeluarkan surat edaran Gubernur Jawa Timur nomor: 593/33896/011.1/2021 tentang permohonan dukungan percepatan PTSL dan mewujudkan peta Jatim lengkap kepada seluruh Bupati dan Walikota se Jatim.
Hal ini sebagai bukti bahwa Pemprov Jatim benar-benar berupaya untuk menuntaskan percepatan PTSL.
"Kami juga membentuk tim gugus tugas reformasi agraria melalui Surat Keputusan Gubernur Jatim nomor 100.3.3.1/154/KPTS/013/2024 tentang tim gugus tugas reformasi agraria Provinsi Jatim," jelasnya.
Dengan diserahkannya sertifikat tanah elektronik kepada masyarakat, Adhy berharap agar masyarakat menggunakannya dengan baik utamanya untuk hal-hal yang produktif.
Karena dengan memiliki sertipikat tanah maka masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya.
"Harapannya sertifikat tanah elektronik ini dijaga dan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal produktif atau berusaha sebagaimana yang dipesankan presiden Jokowi," harapnya. (mus/nur)
Editor : Nurista Purnamasari