SURABAYA (Radar Surabaya Bisnis) – Setelah sempat dikeluhkan petani karena alokasi pupuk subsidi menurun dan sulit didapatkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian menginstruksikan untuk menaikkan alokasi pupuk subsidi tahun ini.
Alokasi pupuk subsidi tahun ini dipastikan naik 100 persen, yakni dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dirinya juga berjanji akan mencabut izin distributor pupuk yang mempersulit petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi.
Pencabutan izin juga akan dilakukan terhadap distributor pupuk yang melakukan penyelewengan atau menjual pupuk bersubsidi dengan harga tinggi.
“Kalau ada distributor (pupuk) nakal itu pasti kami cabut izinnya, dan itu pidana. Kalau ada distributor mempersulit dan menaikkan harga itu langsung kami cabut izinnya, nggak ada kompromi,” ujar Amran saat Apel Siaga Alat dan Mesin Pertanian di lapangan Kodam V/Brawijaya Surabaya, Kamis (18/4).
Amran menyebut, kenaikan jatah pupuk subsidi untuk petani ini dapat dilihat dari ditambahnya anggaran.
Ia mengatakan, anggaran pupuk ditambah sebesar Rp 28 triliun, kini totalnya menjadi Rp 54 triliun.
“Kami sudah tanda tangan, naik anggaran pupuk atas arahan Bapak Presiden Rp 28 triliun, totalnya menjadi Rp 54 triliun. Ini yang dirindukan petani se-Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut Amran mengatakan, kenaikan alokasi pupuk ini, setelah pihaknya menjalani lima kali rapat koordinasi khusus pupuk.
Dalam rapat itu, ia memaparkan bahwa petani hanya butuh sarana produksi dalam hal ini pupuk subsidi. “Kalau pupuk bermasalah pasti produksi bermasalah,” jelasnya.
Dia juga menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dan pimpinan perusahaan pupuk untuk menyampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota serta para kelompok petani bahwa jatah pupuk naik.
“Tolong kalau bisa hari ini, paling lambat besok sampai poktan (kelompok petani) infonya dan eksekusinya,” tegasnya.
Amran juga memastikan kalau ketersediaan atau stok pupuk di gudang yang ada di Jatim sangat cukup.
Kondisinya saat ini, dari 66 gudang tersedia sebanyak lebih dari 350 ribu ton.
Jumlah itu diklaim dapat mencukupi petani selama tiga bulan ke depan. Stoknya pun akan terus ditambah.
Amran mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya-upaya agar para petani bisa dengan mudah memperoleh pupuk bersubsidi.
Selain menambah alokasi pupuk bersubsidi, pihaknya juga telah menyederhanakan aturan bagi petani saat membeli pupuk bersubsidi. Dimana petani cukup menunjukan KTP untuk bisa membeli pupuk bersubsidi.
“Semua distributor, agen pupuk, pengecer, jangan persulit petani. Kalau persulit petani Insya Allah hari ini juga aku cabut izinnya. Kedua adalah (pembelian pupuk) cukup menggunakan KTP seperti perintah Bapak Presiden. Itu Jangan diubah lagi. Ketiga, mulai hari ini disalurkan pupuk,” ujarnya
Amran pun mengingatkan semua pihak agar tidak bermain-main soal pertanian, termasuk dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
“Pertanian, menyangkut pangan sebuah negara. Tanpa pangan, keberadaan satu negara dapat terancam. Kami minta Satgas Pangan aku pastikan ditindak tegas, diberi sanksi berat. Ini soal pangan. Kalau pangan bermasalah negara bermasalah,” ucap Amran.
Sementara itu, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono mengatakan, kabar naiknya jatah pupuk subsidi bagi para petani ini akan menambah semangat produksi petani di Jatim.
Tak hanya itu, para petani mendapatkan bantuan alat pertanian dan juga benih.
Total bantuan yang diterima berupa benih jagung hibrida sejumlah 1,3 ribu ton dan benih padi inbrida sejumlah 6,1 ribu ton senilai Rp 161 miliar.
Juga diterima bantuan sebanyak 3.700 pompa air dan DAM Parit senilai Rp 124 miliar.
“Dengan pompanisasi kami ingin bisa sama-sama menjamin atas bantuan 3.700 pompa air bisa meningkatkan hasil produksi padi kita nantinya,” katanya.
Adhy mengatakan, bantuan ini sangat tepat diberikan untuk Jatim lantaran Jatim mampu mempertahankan posisi sebagai produsen padi terbesar di Indonesia.
Selama empat tahun berturut-turut mulai tahun 2020 sampai 2023 dengan kontribusi mencapai 17,9 persen terhadap produksi padi nasional.
Lebih lanjut Adhy juga mengimbau seluruh bupati/wali kota dan semua kalangan untuk bisa mendukung dan fokus pada pelaksanaan percepatan dari produksi padi melalui pompanisasi maupun upaya-upaya lain tak hanya itu ia juga memastikan bahwa Jawa tetap menjadi lumbung pangan nasional.
“Akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya Jawa Timur tapi menyumbang banyak lagi, tidak hanya 17 persen tetapi mungkin lebih dari itu untuk kesejahteraan pangan nasional,” pungkasnya. (mus/nur)
Editor : Nurista Purnamasari