JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras di tahun ini untuk menekan inflasi.
Khususnya pada komoditas yang harganya fluktuatif atau mudah naik turun.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan beras merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kemudian diimplementasikan oleh Badan Pangan Nasional dengan menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan kepada masyarakat.
"Pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras tujuannya untuk membantu saudara-saudara kita yang terbawah, sekaligus menjaga tingkat inflasi volatile karena beras berkontribusi lebih dari 0,5 persen inflasi nasional ujar Arief dalam siaran pers Badan Pangan Nasional, di Jakarta, Kamis (1/2).
“Jadi bantuan pangan beras ini salah satu intervensi pemerintah dalam meredam inflasi," imbuhnya.
Inflasi volatile adalah inflasi yang disebabkan oleh perubahan harga yang cepat dan tidak terduga pada komoditas tertentu.
Bahan pangan yang harganya mudah bergejolak, antara lain beras, gula, daging, dan telur.
Penyaluran bantuan beras oleh Bapanas sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
Salah satu tugas fungsinya adalah menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan.
Program bantuan pangan beras ini merupakan salah satu pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sesuai amanat Perpres 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
Bantuan ini diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah yang masuk ke dalam keluarga penerima manfaat (KPM).
Target bantuan beras ini sebanyak 22 juta KPM di seluruh Indonesia berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Bantuan pangan beras ini sudah dilakukan sejak awal 2023, dan dilanjutkan pada tahun ini.
Penyaluran bansos beras 10 kg per bulan sudah mulai digelontorkan sejak Januari 2024 dan akan terus berlangsung hingga Maret 2024.
Bantuan akan diperpanjang pada Mei sampai Juni dengan catatan APBN masih memungkinkan.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menjelaskan, pihaknya tengah melakukan verifikasi data penerima bantuan pangan beras dengan pemerintah daerah (pemda) untuk mendapatkan pembaharuan data KPM.
"Jadi, memang begitu setiap awal tahun selalu ada proses verifikasi dengan pemda untuk bisa mendapatkan pemutakhiran data tentang situasi keluarga yang paling membutuhkan," ujar Bayu.
Pemutakhiran data dilakukan melalui mekanisme verifikasi P3KE di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Kegiatan tersebut diawali dengan musyawarah desa (musdes) yang dilakukan secara berkala. Selanjutnya, Bappeda akan melaporkan data tersebut ke Kemenko PMK. (ant/nur)
Editor : Nurista Purnamasari