Komisi B DPRD Jatim berencana wadul ke Komisi IV DPR RI terkait berkurangnya alokasi pupuk ini.
Diketahui, alokasi pupuk subsidi di Jatim tahun 2024 hanya 963.847 ton dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 1.626.055 ton.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Subianto mengatakan kalau alokasi pupuk subsidi berkurang, maka dipastikan produktivitas padi akan berkurang.
Apalagi, lanjutnya, lahan pertanian Jatim mendapat tambahan seluas 500 ribu hektare dari perhutanan sosial.
“Lahan pertanian Jatim ini sebelumnya 20,1 juta hektare, namun karena ada pembangunan tol akhirnya menyusut jadi 18 juta hektare,” katanya kepada Radar Surabaya, Rabu (10/1).
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, dampak El Nino membuat banyak negara melarang ekspor beras.
“Artinya kalau alokasi pupuk berkurang, dipastikan produksinya akan berkurang. Dan ini bisa mengancam ketahanan pangan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut Subianto menuturkan, dalam waktu dekat, pihaknya (Komisi B DPRD Jatim) akan wadul ke Komisi IV DPR RI.
“Jadi kita minta petunjuk agar ada tambahan alokasi pupuk subsidi. Kemudian kita mendorong petani untuk menggunakan pupuk organik. Jadi kita tahu kalau harga pupuk non subsidi ini empat kali lebih mahal ketimbang harga pupuk subsidi,” tuturnya.
“Selain itu pemerintah daerah harus membuka ruang bagi petani untuk menggunakan alsintan (alat mesin pertanian). Kalau banyak petani yang sudah memanfaatkan alsintan, produksi padi akan semakin banyak dan kerjanya efisien,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jatim Noer Soetjipto mengatakan, tingkat keberhasilan sektor pertanian dilihat dari sarana dan pra sarana.
“Kalau jatah pupuk subsidi berkurang tentu berpengaruh pada produksi padi,” jelasnya.
Solusi mengatasi berkurangnya alokasi pupuk subsidi menurut Tjip adalah bekerja sama dengan UMKM untuk menciptakan pupuk organik.
“Jadi mau sambat kayak apapun ke pemerintah tentu tidak akan ada hasilnya, lah wong anggarannya saja tidak ada. Pupuk subsidi ini sama seperti hantu, terdengar tapi wujudnya nggak pernah ada. Coba dicek di daerah-daerah banyak petani yang mengeluh nggak nemu pupuk subsidi,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menjamin ketersediaan pupuk subsidi pada masa tanam (MT) I selama Oktober 2023 hingga Maret 2024 mencukupi.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri menyebut pihaknya menargetkan luas tanam selama MT I tersebut mencapai 6,3 juta hektare dengan kebutuhan pupuk sebanyak 2,4 juta ton.
Dengan begitu, pada periode Januari - Februari 2024 ditargetkan luas penanaman sekitar 3,9 juta hektare dengan kebutuhan pupuk sekitar 1,6 juta ton.
"Sehingga ketersediaan pupuk 1,7 juta ton masih mencukupi," ujar Kuntoro dalam keterangan resmi, Selasa (9/1).
Kuntoro menambahkan, anggaran tambahan subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun yang sebelumnya telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dialokasikan untuk kebutuhan pupuk subsidi di masa tanam berikutnya atau MT II.
Selain itu, Kuntoro menegaskan bahwa Kementan telah mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi bagi petani yakni hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Petani dapat mengakses pupuk bersubsidi di kios-kios yang sebelumnya telah mendata namanya.
Kementan mengklaim, kepastian stok dan kemudahan akses pupuk bersubsidi tersebut dapat mendorong petani memproduksi pangan dengan lebih baik.
“Apalagi, periode Januari - Februari menjadi waktu krusial bagi mayoritas petani padi untuk memupuk tanamannya,” pungkasnya. (mus/nur)
Editor : Nurista Purnamasari