SURABAYA - Alokasi pupuk subsidi di Jawa Timur (Jatim) tahun 2024 hanya 963.847 ton. Jumlah ini turun drastis sekitar 40 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 1.626.055 ton.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur Dydik Rudy Prasetya mengatakan, penyebab terus menurunnya alokasi pupuk subsidi karena dipengaruhi alokasi anggaran dari pemerintah pusat. "Karena bukan kita yang menentukan tapi Kementerian Pertanian. Dasarnya alokasi anggaran dari Kemeterian Keuangan," ujarnya, Jumat (5/1).
Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, pengurangan alokasi pupuk subsidi ini terjadi sejak 2019. Pada tahun tersebut, Jatim mendapatkan jatah 2.786.284 ton pupuk subsidi. Terdiri dari urea, SP-36, ZA, NPK dan organik.
Dari alokasi 2019 ke tahun 2020 menjadi 2.349.959 ton, tahun 2021 menjadi 2.336.604 ton, tahun 2022 turun 1.969.642 ton, tahun 2023 kembali turun menjadi 1.626.055 ton dan tahun 2024 ini hanya 963.847 ton.
"Urea tahun lalu dari 1,2 juta ton jadi 574 ribu ton. NPK juga begitu, dari 621 ribu ton menjadi 389 ribu ton tahun ini," ungkapnya.
Lebih lanjut Rudy mengungkapkan, penurunan alokasi pupuk subsidi tidak hanya terjadi di Jatim, namun dialami provinsi lain secara nasional.
Ia khawatir menurunnya jumlah pupuk subsidi ini bakal memengaruhi kondisi pemupukan pertanian di Jatim.
"Kalau pemupukan tidak merata, produktivitas pertanian hampir dipastikan akan menurun. Kalau dijumlah areal kita yang luas pasti ada penurunan produksi di Jatim. Itu yang tidak kita harapkan," jelasnya.
Selain berpotensi menurunkan tingkat produktivitas, Rudy menyebut turunnya alokasi pupuk subsidi berpotensi meningkatkan biaya produksi pertanian hingga memengaruhi tingginya harga beras di Jatim.
"Kalau biaya produksi tinggi mereka tetap jalan. Kalau jalan, ada kenaikan harga beras lagi, biaya produksi tinggi dan harganya pasti naik," jelasnya.
Rudy mengaku, Pemerintah Provinsi Jatim pun telah merespons soal menurunnya alokasi pupuk subsidi ini. Yakni Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah berkirim surat ke Kementerian Pertanian agar ada penambahan alokasi pupuk subsidi.
"Jadi begitu kita terima SK, hari itu juga Bu Gubernur minta alokasi tambahan untuk subsidi. Katanya sekarang sedang dibahas. Semoga alokasinya ditambah, kasihan petani kita," pungkasnya. (mus/nur)
Editor : Nurista Purnamasari